Tata Cara Pengajuan "Bantuan Hibah Grassroots" updated 11 Mei 2020 PERHATIAN Waspadalah terhadap Oknum berkedok Pemerintah Jepang. Pengajuan proposal dilakukan tanpa perantara manapun dan tanpa dipungut biaya apapun. Harap berhati-hati. Keterangan lebih lanjut, klik di sini Pemerintah Jepang selama ini telah berkontribusi memberikan bantuan kepada negara berkembang sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial di masing-masing negara tersebut. Bantuan ini dialirkan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan aliran dana, teknologi dan bantuan darurat korban bencana alam. Diantaranya yang utama adalah Bantuan Pembangunan Pemerintah Official Development Assistance /ODA yang terdiri dari Pinjaman Yen, Bantuan Dana Hibah dan Kerjasama Teknik. Bantuan Hibah Grassroots untuk Keamanan Manusia merupakan salah satu bagian dari skema bantuan hibah yang dimiliki Pemerintah Jepang dengan ciri utamanya langsung dan cepat menjangkau penerima manfaat di tingkat Grassroots. Program ini dimulai pada tahun 1989 dan telah mendanai proyek-proyek pembangunan sosial tingkat Grassroots melalui institusi pendidikan dan kesehatan, serta NGO lokal. Selain itu, Pemerintah Jepang juga memiliki skema "Bantuan Hibah NGO Jepang" yang khusus bekerjasama dengan NGO Jepang untuk proyek kerjasama pembangunan sosial dan ekonomi tingkat Grassroots, serta "Bantuan Hibah Grassroots Kebudayaan" yang khusus menjalin kerjasama dengan NGO atau Pemerintah Daerah di negara-negara berkembang untuk proyek kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan. ïŒDana yang tersediaïŒ Jumlah dana untuk setiap proyek maksimal 10 juta Yen atau sekitar ±750-800 juta Rupiah, tergantung nilai kurs antara Rupiah dan Yen yang berlaku saat itu. Lembaga penerima dana harus membuat rincian anggaran. PerhatianïŒ Jika dana digunakan untuk mendanai kegiatan diluar kesepakatan/rencana, atau jika terdapat sisa dana, maka lembaga penerima dana wajib mengembalikan seluruh dana atau sisa dana tersebut kepada Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang. ïŒBatas waktu pelaksanaan proyekïŒ Dalam kurun waktu 1 tahun sejak tanggal penandatanganan kontrak ïŒPenerima bantuanïŒ Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Grassroots misalnya NGO Lokal, institusi pendidikan dan kesehatan. NGO international juga dapat menjadi penerima bantuan. Namun, yang menjadi prioritas adalah NGO lokal. Organisasi/lembaga harus memiliki badan hukum dan terdaftar di instansi terkait atau Kementerian Hukum dan HAM Indonesia Organisasi/ lembaga harus memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun serta kapasitas mengelola proyek Organisasi/ lembaga harus bersedia untuk bertanggungjawab atas keberlanjutan proyek setelah proyek selesai Perhatian ïŒ Individu pribadi dan Lembaga profit tidak dapat menjadi penerima bantuan ini. Organisasi/ lembaga wajib menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan rencana proyek kepada Kementerian Dalam Negeri indonesia KEMDAGRI jika dapat persetujuan dari Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang dan mendapatkan surat persetujuan yang dikeluarkan oleh KEMDAGRI sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2008 dengan batas waktu sebelum penandatanganan kontrak bantuan hibah Grassroots. Instansi Pemerintah dan organisasi internasional tidak dapat menjadi penerima bantuan ini, kecuali dalam kondisi tertentu seperti bantuan untuk situasi darurat, dirasa memiliki tingkat manfaat yang tinggi, atau situasi dimana sulit untuk melaksanakan proyek jika tanpa adanya keterlibatan instansi tersebut. ïŒIsi proyekïŒ Sasaran proyek Proyek skala kecil namun memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat Grassroots Proyek-proyek bantuan kemanusiaan Proyek-proyek yang mengedepankan pemenuhan Basic Human Needs Kebutuhan Dasar Manusia dan Human Security Keamanan Manusia* Proyek yang memiliki nilai manfaat jangka panjang walau masa implementasi telah selesai *âProyek yang mengedepankan Human Security Keamanan Manusiaâ yaitu, penanggulangan penyakit menular dan masalah lingkungan hidup yang menjadi isu antara beberapa negara, penanggulangan pengungsi atau orang terlantar di daerah konflik, aktifitas perlindungan manusia dari kekerasan, peningkatkan keahlian masyarakat dan perorangan dan sebagainya. Jenis proyek yang tidak bisa didanai Proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya untuk masyarakat grassroot Bantuan penelitian di institusi pendidikan tinggi seperti universitas atau perguruan tinggi, capacity building untuk lembaga, bantuan yang hanya ditujukan untuk kegiatan bisnis/perdagangan atau pengadaan lapangan kerja Proyek-proyek yang tidak memiliki hubungan kuat dalam pengembangan sosial secara langsung seperti kebudayaan, kesenian, olahraga Proyek-proyek yang memiliki tujuan politik, agama dan militer Referensi ïŒ Daftar Proyek yang telah dilaksanakanâBantuan Hibah Akar RumputGrassrootsâkepada Indonesia ïŒJenis biaya yang tidak dapat didanaiïŒ Jenis biaya dibawah ini tidak dapat didanai dengan bantuan hibah Grassroots Biaya operasional Lembaga gaji staf, ATK, listrik, sewa kantor dan lain-lain Biaya pemeliharaan fasilitas dan peralatan barang/gedung yang dibiayai oleh grassroots fund Uang tunai sebagai modal awal untuk UKM/microfinance/credit dan lain-lain Biaya-biaya yang dipakai untuk pribadi atau modal seperti beasiswa, rumah, makanan, baju, mobil, barang habis pakai kecuali untuk bantuan tanggap darurat atau kebutuhan kemanusiaan Biaya untuk membeli atau sewa tanah Biaya penelitian yang tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat grassroots Biaya-biaya seperti cukai, pajak, VAT, izin, registrasi, dan sebagainya Biaya pemasangan paralon/kabel listrik ke rumah-rumah pribadi, khusus untuk proyek pengadaan air bersih dan listrik Biaya administrasi di Bank seperti biaya membuka rekening, biaya pengiriman/transfer dana, biaya menutup rekening ïŒProsedur pelaksanaan proyekïŒ Pengajuan Proposal â Proses Seleksi oleh Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang Survey atau kunjungan ke lokasi proyek â Proses Seleksi dan Persetujuan dari Departemen Luar Negeri Jepang â Penandatanganan Kontrak Hibah Grant Contract G/C antara Lembaga penerima bantuan dengan Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang â Pengiriman dana kepada lembaga penerima bantuan â Pelaksanaan proyek,Monitoring oleh Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang ke lokasi dan penyerahan laporan pertengahan berkaitan dengan penggunaan dana dan kegiatan dari lembaga penerima bantuan â Proyek selesai,penyerahan laporan akhir berkaitan dengan penggunaan dana dan kegiatan dari lembaga penerima bantuan â Pelaksanaan Audit oleh Badan Auditor IndependenLaporan Audit harus dikirim ke Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang â Pengembalian sisa dana Jika terdapat sisa dana, maka lembaga penerima dana wajib mengembalikan sisa dana tersebut kepada Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang. â Follow-up proyek oleh Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang setelah proyek selesai â Penyerahan laporan follow-up proyek oleh lembaga penerima bantuan â Follow-up oleh Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang pada saat 2 tahun setelah proyek selesai ïŒBrosur bantuan hibah grassroots pdfïŒ Bahasa Jepang Bahasa Indonesia Bahasa Inggris ïŒCara pengajuanïŒ Sebelum mengajukan proposal, diharapkan bagi organisasi/lembaga untuk membaca baik-baik penjelasan mengenai persyaratan kelayakan organisasi diatas dan Tata Cara Pengajuan di bawah ini. Jika telah memenuhi persyaratan tersebut, organisasi/lembaga dapat mulai menyusun dokumen-dokumen dibawah ini dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris jika memang dirasa perlu. Kirimkan semua dokumen tersebut via E-mail atau Pos ke kantor Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang bagian Grassroots terdekat. Tata Cara Pengajuan**ïŒ Bahasa Indonesia Bahasa Inggris **Tata Cara Pengajuan ini berlaku untuk bantuan hibah Grassroots di Indonesia. ïŒDokumen untuk pengajuan proposalïŒ 1. Formulir Aplikasi & Profil Lembaga ïŒBahasa Indonesia // Bahasa Inggris 2. Rincian Anggaran Proyek ïŒ Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris 3. Jadwal Pelaksanaan ïŒ Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris 4. Neraca ïŒ Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris Perhatian Waspada terhadap oknum berkedok Pemerintah Jepang ! Beberapa waktu lalu, sebuah organisasi yang menamakan dirinya agen dari pemerintah Jepang, mendatangi lembaga-lembaga seperti sekolah dan koperasi dan menawarkan untuk mengadakan workshop pelatihan penyusunan proposal yang berbayar serta mengadakan survey mengatasnamakan Kedutaan Besar Jepang. Organisasi tersebut juga memberikan jaminan bahwa permohonan bantuan akan disetujui oleh Pemerintah Jepang jika menggunakan jasa mereka dengan membayar biaya pendaftaran atau biaya perantara. Untuk itu, dengan ini Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang menyatakan dengan tegas bahwa Bantuan hibah grassroots yang berasal dari pemerintah Jepang TIDAK disalurkan melalui agen maupun instansi perantara, baik lokal maupun asing. Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang juga TIDAK memungut biaya apapun dalam seluruh proses permohonan bantuan konsultasi, pengajuan proposal dan lain sebagainya. Dengan demikian, pengajuan yang dilakukan lewat agen tersebut sama sekali tidak menjamin perolehan bantuan grassroots karena tidak ada hubungan dengan Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang. Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang TIDAK bertanggung jawab sama sekali atas segala biaya yang telah dibayar oleh pemohon kepada organisasi tersebut walaupun permohonan bantuan tersebut tidak dikabulkan. Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang menghimbau dan menyarankan kepada setiap institusi/organisasi yang ingin mengajukan proposal bantuan hibah grassroots atau menanyakan informasi apapun tentang bantuan tersebut untuk menghubungi Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang secara LANGSUNG tanpa melalui agen maupun instansi perantara lainnya. ïŒHubungi kamiïŒUntuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Bagian Grassroots Jl. Thamrin Jakarta Pusat 10350 Tel 021-31924308 Fax 021-3157152 E-mail grassroots[a-keong] Konsulat Jenderal Jepang di Medan Bagian Grassroots Wisma BII 5th Floor Jl. P. Diponegoro Medan 20152 Tel 061-4575193 Fax 061-4574560 E-mail konjen[a-keong] Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya Bagian Grassroots Jl. Sumatera Surabaya 60281 Tel 031-5030008 Fax 031-5030037 E-mail grassroots[a-keong] Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar Bagian Grassroots Jl. Raya Puputan Renon, Denpasar 80235 Tel 0361-227628 Fax 0361-265066 E-mail denpasar[a-keong] * ganti [a-keong] ke [a-keong] digunakan sebagai anti-spam. Harap maklum
Menurutnya apabila sudah mendapat persetujuan dari Gubernur Kalteng, tentunya dana hibah ini bisa diserahkan kepada seluruh partai politik yang memiliki kursi perwakilan dilegislatif. Sebab, bantuan hibah ini sudah dianggarkan atau dialokasikan dari sumber APBD Kabupaten. "Apabila ketentuan dan persetujuannya sudah dilakukan. April 6, 2023 Tips & Trick 215 Views Source Apa Itu Dana Hibah? Apa Itu Dana Hibah?Mengapa Membutuhkan Dana Hibah dari Timur Tengah?Cara Mendapatkan Dana Hibah Dari Timur Tengah1. Mencari Informasi Tentang Dana Hibah2. Menentukan Jenis Program atau Proyek yang Akan Dilakukan3. Menyusun Proposal4. Mengajukan ProposalKesimpulan Dana hibah adalah dana yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi kepada individu atau kelompok untuk membantu pembiayaan proyek atau program tertentu. Dana hibah ini biasanya tidak perlu dikembalikan dan dapat membantu banyak orang untuk memulai usaha baru atau memperluas usaha yang sudah ada. Source Mengapa Membutuhkan Dana Hibah dari Timur Tengah? Timur Tengah adalah daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga banyak organisasi atau pemerintah dari negara-negara di Timur Tengah yang memberikan dana hibah kepada individu atau kelompok di luar wilayah mereka. Dana hibah ini dapat membantu proyek atau program yang sedang dijalankan untuk berkembang lebih pesat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Source Cara Mendapatkan Dana Hibah Dari Timur Tengah Untuk mendapatkan dana hibah dari Timur Tengah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain 1. Mencari Informasi Tentang Dana Hibah Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari informasi tentang dana hibah yang tersedia di Timur Tengah. Informasi ini dapat ditemukan melalui internet atau melalui pemerintah dan organisasi yang berada di Timur Tengah. Source 2. Menentukan Jenis Program atau Proyek yang Akan Dilakukan Setelah mengetahui informasi tentang dana hibah, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis program atau proyek yang akan dilakukan. Program atau proyek ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi yang memberikan dana hibah. Source 3. Menyusun Proposal Setelah menentukan jenis program atau proyek yang akan dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun proposal. Proposal ini harus disusun dengan baik dan detail sehingga dapat meyakinkan pemerintah atau organisasi yang memberikan dana hibah untuk memberikan dana tersebut. Source 4. Mengajukan Proposal Setelah proposal disusun dengan baik, langkah selanjutnya adalah mengajukan proposal ke pemerintah atau organisasi yang memberikan dana hibah. Proposal ini harus diajukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Source Kesimpulan Memperoleh dana hibah dari Timur Tengah dapat membantu individu atau kelompok untuk memulai atau memperluas usaha mereka. Untuk mendapatkan dana hibah tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain mencari informasi tentang dana hibah, menentukan jenis program atau proyek yang akan dilakukan, menyusun proposal, dan mengajukan proposal. Check Also Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga Gaji 2 Juta Advertisement! Source Pendahuluan Menjadi kepala keluarga dengan gaji sebesar 2 juta rupiah bukanlah hal ⊠Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga Dengan Penghasilan Tidak Tetap Advertisement! Source rumah tangga adalah hal yang penting untuk dikelola dengan baik. Namun, jika ⊠Tips Mengatur Keuangan Rumah Tangga Yang Baik Advertisement! Source Memiliki keluarga adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Namun, dengan kehadiran keluarga, âŠKarerID - Loker Hari Ini: Lowongan Kerja Comments On Tolong Dong Aku Hibah Bantuan Dana Bagi Agustus 2022 - Update Lowongan Kerja Comments On Tolong Dong Aku Hibah Bantuan Dana Bagi Agustus 2022 Terbaru tahun 2022, Lowongan Kerja Comments On Tolong Dong Aku Hibah Bantuan Dana Bagi Agustus 2022 Adalah salah satu Perusahaan multi nasional yang bergerak di Bidang Lowongan Kerja Comments OnDans le cadre de son programme d'aide humanitaire aux migrants bloquĂ©s en dĂ©tresse, l'OIM a fourni une aide au retour volontaire Ă un groupe de 120 migrants haĂŻtiens Ă©chouĂ© Ă Cuba en mai dernier. Les migrants haĂŻtiens Ă©chouent souvent sur les cĂŽtes cubaines en tentant de rallier les Etats-Unis en raison de conditions mĂ©tĂ©orologiques peu clĂ©mentes, de manÂuvres visant Ă Ă©chapper Ă la surveillance des garde-cĂŽtes et/ou d'avaries sur leurs frĂȘles embarcations. Les autoritĂ©s cubaines fournissent une aide humanitaire aux migrants et leur fournissent des abris dans le camp de Punta MaisĂ. Les migrants rapatriĂ©s ont rencontrĂ© des reprĂ©sentants de l'OIM et des autoritĂ©s haĂŻtiennes Ă Port-au-Prince dimanche dernier. Ils ont Ă©tĂ© conduits en bus dans un hĂŽtel de la capitale et devraient poursuivrent leur route jusqu'Ă leurs communautĂ©s d'origine cette semaine. L'OIM a fait appel aux donateurs pour ĂȘtre en mesure d'aider les migrants bloquĂ©s Ă Cuba. En avril de cette annĂ©e, l'OIM a aidĂ© un autre groupe de 90 haĂŻtiens Ă regagner leur pays d'origine depuis Cuba, ainsi que des centaines de migrants haĂŻtiens bloquĂ©s ces derniĂšres annĂ©es. En 2002, l'OIM et les gouvernements cubain et haĂŻtien ont signĂ© un accord portant sur l'aide au retour volontaire des migrants irrĂ©guliers haĂŻtiens bloquĂ©s Ă Cuba. Cet accord prĂ©voit l'Ă©laboration de solutions humaines et efficaces pour rĂ©pondre aux besoins des migrants bloquĂ©s et des gouvernements concernĂ©s. L'OIM rĂ©pond, Ă travers le monde, aux besoins toujours plus importants en termes d'aide aux migrants irrĂ©guliers dans les pays de transit ou de destination, souvent loin de chez eux et dans l'impossibilitĂ© de poursuivre leur voyage ou de retourner dans leur pays, qui demandent une aide que les ressources disponibles ne permettent pas toujours de couvrir. Pour plus d'informations, veuillez contacter Niurka Piñeiro OIM Washington TĂ©l. ext. 225 E-mail "mailtonpineiro POSBELITUNGCO, BELITUNG -- Kabupaten Belitung Timur kembali menerima bantuan hibah satu unit bus sekolah dari kementerian perhubungan.. Rencananya bus tersebut akan dikerjasamakan dengan SMKN 1 Manggar. "Ini merupakan bantuan bus sekolah tahap II tahun 2020 yang diterima pada 2021.
Kabar24com, SURABAYA - Kasus penyalahgunaan atau penyimpangan dana hibah atau bantuan sosial (bansos) mendominasi kasus korupsi, yang ditangani Polda Jatim selama 2015. "Dari 91 kasus korupsi yang kami tangani dan sudah dikirim ke kejaksaan ada 40 kasus bansos," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono di Surabaya, Senin (7/12/2015).
Tasikmalaya - Perjalanan sidang terdakwa kasus tindak pidana korupsi pemotongan dana hibah dari APBD Provinsi Jabar untuk lembaga keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya, sudah hampir memasuki tahap akhir. Dalam sidang tuntutan, Rabu 6 Juni 2023 yang berlangsung di Pengadilan Tipikor di Jalan RE Martadinata Kota Bandung, terdakwa Erwan Irawan dituntut hukuman 10 tahun penjara, dan denda Rp500 juta. Top 3 Islami Selfie di Depan Ka'bah hingga Aksi Tuyul yang Bikin Heboh Ungkap Kasus Mutilasi Monyet, Polres Tasikmalaya Diapresiasi Lembaga Internasional Heboh Tuyul Curi Duit Tetangga, Ini Fatwa MUI soal Praktik Perdukunan "Penuntutannya dinyatakan mereka bersalah terdakwa Erwan dan Risman. Mengajukan hukuman pidana 10 tahun untuk Erwan denda Rp500 juta, serta uang pengganti," ucap Kepala Seksi Pidana Khusus Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Franky, saat dikonfirmasi, Kamis 7 Juni 2023. Dalam tuntutan itu, terdakwa Erwan Irawan dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Terdakwa Erwan pun dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp7,2 miliar. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan Pengadilan. Maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun. Soal Nama Pimpinan DPRD Jabar yang Muncul dalam Sidang Dalam sidang pembelaan, terdakwa Erwan menyanyi soal kaitan dugaan keterlibatan salah seorang pimpinan DPRD Jabar dengan inisial OS. Dalam nyanyiannya, Erwan pun mengatakan, juga mempercayakan kepada terdakwa Risman untuk mengambil uang potongan bantuan dana hibah untuk lembaga keagamaan itu. Dia pun menyebutkan nama seorang pimpinan DPRD Jabar inisial OS. Setelah uang potongan itu diterimanya, kata Erwan, semua uang pungutan itu diserahkan seluruhnya kepada seorang pimpinan DPRD inisial OS sebagai pengatur sunat dana hibah. Kepala Seksi Pidana Khusus Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Franky menjelaskan, pihaknya baru mengetahui kaitan pernyataan tersebut. "Kalau terkait itu kami baru mengetahuinya pada saat pemeriksaan terdakwa Erwan di persidangan," kata Dedi. Jaksa pun mengaku belum mendalami informasi atau pemeriksaan lanjutan kaitan nyanyian terdakwa Erwan yang disampaikan saat persidangan. "Jadi belum ada pemeriksaan lebih lanjut," terang Dedi. Sementara itu, terdakwa lainnya, Risman Suryadin alias Subarkah, jaksa menuntut pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan denda sebesar Rp500 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp230 juta. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan Pengadilan. Maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan. "Perkara ini sudah kita ungkap sekitar 4 bulan perjalanannya, termasuk menghadirkan saksi dan juga ahli dari BPK. hari ini 06/06 agendanya tuntutan. Tapi masih ada kesempatan terdakwa minggu depan pembelaan, penuntutannya dinyatakan mereka bersalah untuk saudara Erwan dan Risman," pungkasnya.* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.BupatiJuliyatmono saat memberikan sambutan pemberian dana hibah pada kelompok tani di Karanganyar/RMOL Jateng. Sebanyak 33 Kelompok Pemuda Tani, Kelompok Wanita Tani dan Gapoktan di Karanganyar menerima bantuan dana hibah senilai Rp 1,1 miliar. Bantuan tersebut diberikan sebagai stimulan di sektor pertanian di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Manokwari â Sebagai bentuk sinergitas antara Pemerintah Daerah dan PT PLN Persero, Pemerintah Kabupaten Manokwari menyerahkan sertifikat aset lahan hibah kepada PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua guna mendukung kesiapan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Manokwari. Hibah lahan seluas 2 hektar tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan Gardu Induk GI di Manokwari. Manager PLN UPP Papua Barat, Kasirun menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Manokwari yang telah mendukung PLN dalam menyediakan listrik di Manokwari. âMudah-mudahan kedepan pelayanan listrik di Manokwari akan lebih bagus dan setara dengan daerah lain di luar Papua seperti di Jawa,â ujarnya. Sementara itu, Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan pada tahun ini PLN UIP MPA akan membangun Gardu Induk di Manokwari. Pemkab Manokwari serius menyatakan komitmen untuk mendukung pembangunan GI tersebut. âKami telah menyerahkan sertifikat pengadaan tanah. Pemkab Manokwari menghibahkan 2 hektar kepada PLN yang akan digunakan untuk pembangunan GI,â kata Hermus saat menyerahkan sertifikat tanah tersebut, Kamis 8/6/2023. Hermus berharap tahun ini dan kedepan pelayanan listrik dapat menjangkau semua masyarakat di Kabupaten Manokwari. Dia juga berharap, dengan kehadiran GI Manokwari bisa mendorong terwujudnya investasi di Kabupaten Manokwari lantaran banyak kebutuhan masyarakat, termasuk investasi membutuhkan tenaga listrik. âKami menyampaikan terima kasih kepada PLN yang memperhatikan daerah ini dan mau memberikan pelayanan yang terbaik,â ucapnya.Lors les six mois qui ont suivi le tremblement de terre du 12 janvier, la Banque interamĂ©ricaine de dĂ©veloppement BID a mobilisĂ© un montant de ressources sans prĂ©cĂ©dents pour aider HaĂŻti dans ses efforts de rĂ©cupĂ©ration aprĂšs la plus grande catastrophe naturelle de son histoire. Le monde entier donne encore beaucoup dâimportance Ă cette tragĂ©die haĂŻtienne, qui est encore visible dans les camps Ă Port-au-Prince et dans dâautres zones qui ont aussi Ă©tĂ© touchĂ©es par le tremblement de terre. Vers la fin du moi de mars, la communautĂ© internationale sâest engagĂ©e Ă donner des millions de dollars pour le plan de reconstruction dâHaĂŻti, mais lâimpact de lâaide Ă long terme ne sera pas visible facilement Ă court terme. Si dâautres catastrophes naturelles dans dâautres pays servent comme prĂ©cĂ©dents, HaĂŻti pourra se rĂ©cupĂ©rer graduellement. Son gouvernement, qui a perdu de milliers de fonctionnaires publiques et virtuellement tous ses bĂątiments, rĂ©cupĂ©rera sa capacitĂ© opĂ©rationnelle et la reconstruction avancera. En tant quâindicateur, les dĂ©boursements de la BID peuvent ĂȘtre vus comme un bon signe. Dans les premiers mois aprĂšs le tremblement de terre, les opĂ©rations de la BID ont Ă©tĂ© paralysĂ©es. Cependant, depuis avril, les projets ont repris et les dĂ©boursements ont commencĂ© Ă augmenter. Au cours de lâannĂ©e ils remontent Ă US$ 48 millions et pourront atteindre jusqu'Ă US$ 150 millions pour lâannĂ©e 2010, un record pour HaĂŻti. Pendant les premiers mois, la BID a utilisĂ©e des ressources dâopĂ©rations prĂ©existantes pour soutenir les efforts dâurgence, tels que la distribution dâaliments et mĂ©dicaments. Un projet dâeau et assainissement a fourni des fonds pour distribuer des grandes citernes dâeau, dites vessies, pour transporter lâeau potable aux camps. Un autre projet a garanti lâachat de panneaux dâĂ©nergie solaire pour des hĂŽpitaux. La BID a Ă©galement aidĂ© Ă des unitĂ©s du gouvernement haĂŻtien Ă se remettre en pied en leur offrant des bureaux et de matĂ©riaux de travail, dâĂ©quipes de tĂ©lĂ©communication et personnel temporaire. La BID a financĂ© la rĂ©paration du system dâinterconnexion bancaire, un pas essentiel pour redĂ©marrer le systĂšme de paiement. Une autre prioritĂ© du gouvernement haĂŻtien Ă©tait de reprendre les cours. Avec des ressources dâune autre opĂ©ration, la BID a financĂ© la construction dâenviron 600 salles de cours dans des Ă©coles qui ont Ă©tĂ© endommagĂ©es par le tremblement de terre. Ces structures lĂ©gĂšres mais rĂ©sistantes ont permis Ă des dizaines de milliers dâĂ©tudiants de retourner Ă leurs Ă©tudes dans de conditions plus sĂ»res. Pendant les nĂ©gociations de lâaugmentation du capital de la BID, en mars lâAssemblĂ©e de Gouverneurs de la Banque a accordĂ© de fournir Ă HaĂŻti US$ 200 millions annuels en donations pendant la prochaine dĂ©cennie. Etant donnĂ© les circonstances dâurgence en HaĂŻti, les gouverneurs ont aussi accordĂ© dâannuler sa dette existante. En vue que le gouvernement haĂŻtien a besoin de plus dâaide que jamais, la BID a dĂ©ployĂ© plus de personnel pour travailler sur HaĂŻti. Entre le bureau Ă Port-au-Prince et la nouvelle Ă©quipe Ă Washington, la BID Ă 50 personnes travaillant exclusivement dans les thĂšmes haĂŻtiens. Cette augmentation du personnel sera nĂ©cessaire pour gĂ©rer un plus grand nombre dâopĂ©rations. La nouvelle assignation annuelle des ressources reprĂ©sente quatre fois plus du total des donations approuvĂ©es pour HaĂŻti en 2007. Pour accĂ©lĂ©rer lâexĂ©cution des projets, la BID a aussi flexibilisĂ© les procĂ©dures dâachats et contrats pour les opĂ©rations en HaĂŻti. Les ressources de la BID soutiennent les projets de dĂ©veloppement Ă©conomique, social et institutionnel. En HaĂŻti, ces investissements Ă long terme soutiennent lâĂ©largissement de lâinfrastructure de transport, la production agricole, eau et assainissement, Ă©lectrification, prĂ©vention de catastrophes naturelles et Ă©ducation. Dans tous ses projets, la BID accorde des ressources pour fortifier le gouvernement haĂŻtien. Depuis le tremblement de terre la BID a approuvĂ© US$ 90 millions pour des nouvelles opĂ©rations, incluant US$ 50 millions en soutien budgĂ©taire pour le gouvernement haĂŻtien. Entre juillet et octobre devrait ĂȘtre approuvĂ©es des nouvelles opĂ©rations pour un montant de US$ 110 millions. Ces projets se concentrent dans un petit nombre de secteurs prioritaires dans le plan de dĂ©veloppement national. Dans les prochaines annĂ©es, la BID espĂšre investir plus de US$ 150 millions dans le secteur routier pour amĂ©liorer le transport entre les villes et les rĂ©gions dâHaĂŻti. Ces projets ne rĂ©duiront pas seulement les coĂ»ts de transport et le temps de voyage mais aussi aideront au maintien routier, un problĂšme trĂšs important. En partenariat avec lâEspagne, la BID est la principale source de contribution dans le secteur dâeau et assainissement en HaĂŻti. La BID espĂšre investir environ US$ 65 millions dans les prochaines annĂ©es pour amĂ©liorer et Ă©largir les services Ă Port-au-Prince, dans les villes moyennes et les communautĂ©s rurales. Egalement, la BID soutiendra la DINEPA, une nouvelle autoritĂ© gouvernementale dans ce secteur. Le dĂ©veloppement rural est une prioritĂ© pour HaĂŻti oĂč la moitiĂ© de la population vit de lâagriculture. La BID investira US$ 200 millions dans ce secteur, en sâappuyant de projets prĂ©cĂ©dents pour lâamĂ©lioration de risque, la gestion des bassins et le control de maladies. En plus, ils moderniseront le systĂšme de titres et registre de terres, un des obstacles pour la productivitĂ© rurale. Un des plus grands compromis de la BID pour les annĂ©es Ă suivre est le secteur Ă©ducatif. Dans lâactualitĂ©, 500 mil enfants ne vont pas Ă lâĂ©cole parce que les familles ne peuvent pas payer leurs Ă©tudes. Le gouvernement haĂŻtien veut reformer le systĂšme Ă©ducatif pour ainsi Ă©largir lâaccĂšs Ă lâĂ©ducation gratuite et de qualitĂ©. La BID soutiendra ces efforts avec des donations qui remontent Ă US$ 250 millions, en les combinant avec des ressources dâautres bailleurs de fond. La BID a jouĂ© un rĂŽle clĂ© dans chacun de ces secteurs dans le passĂ©, accumulant de lâexpĂ©rience et en gagnant la confiance des autoritĂ©s haĂŻtiennes. Ces secteurs seront cruciaux pour une autre prioritĂ© haĂŻtienne la dĂ©centralisation. Le gouvernement a identifiĂ© trois rĂ©gions en-dehors de Port-au-Prince pour encourager le dĂ©veloppement rĂ©gional. La BID se concentrera en deux de ces trois rĂ©gions Le PĂŽle nord, prĂ©s de la ville de Cap HaĂŻtienne, et le PĂŽle dâArtibonito, qui comprend la principale zone agricole du pays. MĂȘme si le logement nâa pas Ă©tĂ© un secteur traditionnel de la BID en HaĂŻti, la Banque et le Fonds multilatĂ©rale dâinvestissement MIF ont approuvĂ© des donations pour trois projets de logements visĂ©s Ă soutenir les personnes qui ont Ă©tĂ© touchĂ©es par le tremblement de terre. Deux projets ont Ă©tĂ© dĂ©jĂ mis en place lâONG latino-amĂ©ricaine Un Techo para Mi PaĂs Un Toit pour mon pays construit des abris en bois dans la ville de Grand Goave, au sud-est de Port-au-Prince, alors que lâONG amĂ©ricaine Habitat for Humanity fait des rĂ©parations et des reconstructions de maisons Ă Cabaret, au nord de la capitale. Le troisiĂšme projet, financĂ© avec des donations qui remontent Ă US$ 30 millions, fournira des logements Ă environ 5 000 familles dans une nouvelle communautĂ© dans la banlieue au nord de Port-au-Prince. Les logements seront construits dans des terrains offerts par lâEtat, avec suffisamment de place pour des espaces publiques, Ă©coles, centres de santĂ©, lettrines et douches. La BID est aussi en train de promouvoir le dĂ©veloppement du secteur privĂ© en HaĂŻti, oĂč presque 70 pourcent de la force de travail fait partie de lâĂ©conomie informelle. Dâun cĂŽtĂ© la Banque et ses partenaires cherchent Ă dĂ©sentraver le crĂ©dit pour les entreprises haĂŻtiennes. Le MIF a rĂ©cemment lancĂ© un programme pour acheter les prĂȘts des institutions microfinanciĂšres touchĂ©es par le tremblement de terre. Ceci permettra que le microcrĂ©dit ne soit pas interrompu lorsquâil est de plus en plus nĂ©cessaire pour des centaines de milliers de microentrepreneurs. Dâun autre cĂŽtĂ©, la BID soutien le gouvernement haĂŻtien dans ses efforts pour attirer plus dâinvestissements privĂ© pour gĂ©nĂ©rer de milliers dâemplois dans lâindustrie de textiles, lâagrobusiness et le tourisme. La BID soutiendra le dĂ©veloppement de parques industrielles et encourage les grandes entreprises textiles dâouvrir des usines en HaĂŻti. La BID coordonne ses activitĂ©s avec les autoritĂ©s haĂŻtiennes et avec dâautres bailleurs de fonds. En tant quâune des principales sources de ressources pour HaĂŻti, la BID fait partie de la Commission interne de reconstruction haĂŻtienne qui est dirigĂ©e par lâex-prĂ©sident Bill Clinton et le premier ministre Jean Max Bellerive.
CaraMendapatkan Dana Hibah Dari Timur Tengah Tenyata banyak loh orang Indonesia yang mencari dana hibah dari negara timur tengah seperti Arab Saudi, UEA, Qatar dll. Biasany mereka mengajukan dana hibah untuk kepentingan umat seperti pembangungan masjin, pondok pesantren, panti asuhan dll. Namun, mereka masih bingung bagaimana cara mendapatkannya.