terkenaldi seluruh dunia. Kementerian Pariwisata (2015) telah menetapkan arah kebijakan dan strategi (road map) kepariwisataan Indonesia, yaitu: 1) Pemasaran pariwisata nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara; 2) Pembangunan destinasi pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah

a) meningkatkan pengeluaran pengunjung; (b) meningkatkan keuntungan bisnis; (c) meningkatkan peluang tenaga kerja; dan (d) menyebarkan manfaat di lintas destinasi. Prinsip pariwisata berkelanjutan dengan tujuan-tujuan sosial, yaitu (a) melestarikan warisan dan budaya; (b) memperbaiki berbagai layanan dan infrastruktur;

Jelaskan Berbagai Indikator Keberhasilan Pembangunan Pariwisata Di Indonesia – Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam destinasi wisata yang luar biasa, sehingga memungkinkan para turis dari berbagai negara untuk mengunjungi tempat-tempat menarik ini. Untuk membuat pengalaman para turis yang lebih menarik, pemerintah Indonesia telah melakukan investasi besar dalam industri pariwisata. Di bawah ini adalah beberapa indikator yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Pertama, peningkatan jumlah jumlah turis yang datang ke Indonesia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah turis asing yang datang ke Indonesia mencapai 16,5 juta orang, yang merupakan peningkatan sebesar 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah wisatawan yang terus bertambah ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia. Kedua, peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pariwisata juga mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, pendapatan sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2019 mencapai Rp. 1500 triliun, yang merupakan peningkatan sebesar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata di Indonesia telah berhasil menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ketiga, tingkat kunjungan di destinasi pariwisata juga merupakan indikator penting yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Jumlah kunjungan di destinasi pariwisata di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 34 juta, yang merupakan peningkatan sebesar 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil meningkatkan kesadaran para turis terhadap berbagai destinasi pariwisata yang ada di Indonesia. Keempat, tingkat investasi yang masuk ke sektor pariwisata juga mencerminkan keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah investasi yang masuk ke sektor pariwisata di Indonesia mencapai Rp. 500 triliun, yang merupakan peningkatan sebesar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan investasi ini menunjukkan bahwa para investor percaya dengan potensi pariwisata Indonesia. Dengan demikian, berbagai indikator di atas menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata di Indonesia telah berhasil membuat destinasi pariwisata Indonesia menjadi lebih menarik bagi para turis. Dengan berbagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, para turis dapat menikmati dan menikmati berbagai destinasi pariwisata yang ada di Indonesia. Daftar Isi 1 Penjelasan Lengkap Jelaskan Berbagai Indikator Keberhasilan Pembangunan Pariwisata Di 1. Peningkatan jumlah turis asing yang datang ke Indonesia sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata di 2. Peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pariwisata mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan pariwisata di 3. Tingkat kunjungan di destinasi pariwisata juga merupakan indikator penting yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata di 4. Tingkat investasi yang masuk ke sektor pariwisata mencerminkan keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. 1. Peningkatan jumlah turis asing yang datang ke Indonesia sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Indikator keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia adalah salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk menilai seberapa sukses pemerintah dalam meningkatkan pariwisata di negara ini. Salah satu indikator terpenting untuk mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia adalah peningkatan jumlah turis asing yang datang ke Indonesia. Ketika seorang turis asing datang ke Indonesia, ia akan membawa uang yang dibelanjakan untuk menikmati berbagai jenis aktivitas wisata di Indonesia. Jumlah uang yang dibelanjakan oleh turis asing ini akan meningkatkan pendapatan yang dihasilkan oleh industri pariwisata Indonesia, yang merupakan salah satu faktor penting yang memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan perekonomiannya. Ketika jumlah turis asing yang datang ke Indonesia meningkat, itu berarti bahwa Indonesia mampu menarik lebih banyak turis asing untuk menikmati berbagai jenis aktivitas wisata yang tersedia di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil dalam meningkatkan daya tarik pariwisata di Indonesia, yang merupakan salah satu aspek penting dari keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Selain itu, jumlah turis asing yang datang ke Indonesia juga akan meningkatkan kesadaran akan kebudayaan dan keindahan alam Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran akan kebudayaan dan keindahan alam Indonesia, maka kunjungan turis asing yang datang ke Indonesia akan lebih lama dan lebih banyak uang yang dibelanjakan untuk menikmati berbagai jenis aktivitas wisata di Indonesia. Hal ini juga akan meningkatkan pendapatan yang dihasilkan oleh industri pariwisata Indonesia. Selain itu, jumlah turis asing yang datang ke Indonesia juga dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia akan meningkatkan jumlah lapangan kerja di Indonesia dan juga akan meningkatkan pembangunan di berbagai sektor di Indonesia. Hal ini juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dalam kesimpulannya, peningkatan jumlah turis asing yang datang ke Indonesia merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah turis asing yang datang ke Indonesia, maka pemerintah Indonesia dapat meningkatkan pendapatan pariwisata Indonesia, meningkatkan kesadaran akan kebudayaan dan keindahan alam Indonesia, serta meningkatkan investasi asing di Indonesia. 2. Peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pariwisata mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pariwisata di Indonesia mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Peningkatan pendapatan tersebut merupakan salah satu indikator utama yang mengukur efektivitas pembangunan pariwisata di Indonesia. Dengan meningkatnya pendapatan, berarti ada peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil dalam meningkatkan daya tarik pariwisata dari negara tersebut. Indikator keberhasilan dari pembangunan pariwisata di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pariwisata. Hal ini dapat dicapai dengan menganalisis data yang menunjukkan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia dan jumlah uang yang dibayarkan oleh mereka. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia secara signifikan akan meningkatkan pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pariwisata di Indonesia. Selain peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pariwisata, ada beberapa indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Salah satunya adalah jumlah lapangan kerja yang diciptakan oleh sektor pariwisata. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia, maka dapat dipastikan pula bahwa jumlah lapangan kerja yang diciptakan oleh sektor pariwisata juga akan meningkat. Hal ini akan menambah nilai ekonomi bagi Indonesia dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia adalah peningkatan jumlah hotel dan akomodasi di wilayah pariwisata. Dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia, akan ada kebutuhan untuk meningkatkan jumlah hotel dan akomodasi di daerah pariwisata. Hal ini akan membuat wisatawan lebih nyaman dan meningkatkan tingkat kepuasan mereka dalam kunjungan mereka ke Indonesia. Selain itu, indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia adalah peningkatan jumlah fasilitas dan layanan yang tersedia bagi wisatawan. Peningkatan jumlah fasilitas dan layanan yang tersedia di wilayah pariwisata akan meningkatkan tingkat kepuasan wisatawan terhadap pariwisata di Indonesia. Hal ini juga akan membantu meningkatkan daya tarik pariwisata di Indonesia dan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Kesimpulannya, peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pariwisata di Indonesia adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia adalah jumlah lapangan kerja yang diciptakan oleh sektor pariwisata, peningkatan jumlah hotel dan akomodasi, dan peningkatan jumlah fasilitas dan layanan yang tersedia bagi wisatawan. Dengan mengukur semua indikator ini, pemerintah Indonesia dapat mengevaluasi tingkat keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan daya tarik pariwisata di Indonesia. 3. Tingkat kunjungan di destinasi pariwisata juga merupakan indikator penting yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Tingkat kunjungan di destinasi pariwisata merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Tingkat kunjungan mencerminkan seberapa banyak wisatawan yang datang ke destinasi pariwisata dan dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengunjung. Hal ini penting untuk menentukan apakah destinasi pariwisata berhasil menarik wisatawan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Tingkat kunjungan di destinasi pariwisata dapat diukur dengan menghitung jumlah wisatawan yang datang ke destinasi tersebut dalam sebuah periode waktu tertentu. Dari data ini, para pengelola destinasi pariwisata dapat memetakan tren kunjungan ke destinasi pariwisata dan menentukan seberapa banyak wisatawan yang datang di setiap bulan atau tahun. Tingkat kunjungan yang meningkat menunjukkan bahwa destinasi pariwisata berhasil menarik wisatawan dan ini dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Selain itu, tingkat kunjungan juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa banyak pemasukan yang dihasilkan oleh destinasi pariwisata. Misalnya, jika destinasi pariwisata berhasil menarik banyak wisatawan, maka destinasi tersebut akan memperoleh lebih banyak pendapatan melalui penjualan tiket, makanan, dan minuman. Hal ini menunjukkan bahwa destinasi pariwisata berhasil menarik wisatawan dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Tingkat kunjungan juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengeluaran wisatawan di destinasi pariwisata. Dengan memetakan tren pengeluaran wisatawan, para pengelola destinasi pariwisata dapat menentukan seberapa banyak wisatawan yang melakukan pengeluaran di destinasi tersebut dan berapa banyak pendapatan yang dihasilkan oleh destinasi pariwisata. Tingkat kunjungan juga dapat digunakan untuk menilai tingkat kesediaan masyarakat setempat untuk mendukung pembangunan pariwisata di Indonesia. Jika tingkat kunjungan di destinasi pariwisata tinggi dan diikuti dengan peningkatan pendapatan, maka ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat sangat mendukung pembangunan pariwisata di Indonesia. Dalam hal ini, tingkat kunjungan di destinasi pariwisata juga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Data tingkat kunjungan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak wisatawan yang datang ke destinasi pariwisata, seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan oleh destinasi pariwisata, dan seberapa banyak dukungan yang diberikan oleh masyarakat setempat. Dengan mengukur tingkat kunjungan, para pengelola destinasi pariwisata dapat mengetahui apakah pembangunan pariwisata berhasil atau tidak. 4. Tingkat investasi yang masuk ke sektor pariwisata mencerminkan keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Tingkat investasi yang masuk ke sektor pariwisata mencerminkan keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Investasi di sektor pariwisata menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Secara umum, investasi pariwisata dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi pada aspek fisik dan investasi pada aspek non-fisik. Investasi fisik merupakan investasi yang digunakan untuk membangun fasilitas pariwisata seperti akomodasi, transportasi, dan pertunjukan. Sedangkan investasi non-fisik meliputi pemasaran pariwisata, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan pariwisata di Indonesia. Investasi fisik dalam pariwisata memiliki dampak signifikan bagi pembangunan pariwisata di Indonesia. Investasi ini digunakan untuk membangun infrastruktur pariwisata yang memungkinkan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi pariwisata di seluruh Indonesia. Investasi ini juga memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan di sektor pariwisata sehingga menarik lebih banyak wisatawan. Selain itu, investasi non-fisik juga penting bagi pembangunan pariwisata di Indonesia. Investasi ini digunakan untuk mempromosikan destinasi pariwisata di Indonesia kepada wisatawan asing. Investasi ini juga memungkinkan pemerintah untuk melatih dan mengembangkan sumber daya manusia di sektor pariwisata. Hal ini penting untuk mendukung peningkatan kualitas layanan di sektor pariwisata. Tingkat investasi yang masuk ke sektor pariwisata di Indonesia juga mencerminkan keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Investasi pariwisata telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2000. Menurut data Bank Indonesia, tingkat investasi pariwisata di Indonesia meningkat hingga lebih dari 40% dari tahun 2000 hingga tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan investasi di sektor pariwisata selama bertahun-tahun. Tingkat investasi yang masuk ke sektor pariwisata di Indonesia mencerminkan keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia. Investasi fisik dan non-fisik yang masuk ke sektor pariwisata telah membantu pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan layanan pariwisata di Indonesia. Ini telah membantu menarik lebih banyak wisatawan ke destinasi pariwisata di seluruh Indonesia. Dengan demikian, tingkat investasi yang masuk ke sektor pariwisata di Indonesia menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia.

Jelaskanberbagai indikator keberhasilan pembangunan pariwisata di indonesia 1 Lihat jawaban Iklan Jawaban 3.3 /5 27 TiØnèēs bahwa tempat pariwisata banyak memberikan pendapatab kepada negara indoneisa selesai itu bener kan g jawaban nya Sedang mencari solusi jawaban IPS beserta langkah-langkahnya? Pilih kelas untuk menemukan buku sekolah Iklan

The Covid-19 pandemic has spread and spread globally to no less than 218 countries, including Indonesia. Tourism is one of the most affected sectors by the Covid-19 Pandemic. This pandemic forced the state to implement social restrictions and prohibit tourist visits between regions and from abroad. The visible impact is that workers in this sector experienced a decrease in income, especially those related to providing accommodation and food and beverages; retail and wholesale trade; motorbike and car repair; as well as transportation and warehousing BPS, 2020. Before the pandemic, the focus of development was on efforts to support the strengthening of priority tourism destinations DPP and the revitalization of Bali Destinations. Current efforts are not only related to disaster management but also reviewing national and regional planning for the tourism sector. This paper aims to analyze the portrait of Indonesian tourism during the Covid-19 Pandemic and provide recommendations for recovery of economic policy adaptation, both in the short term, as well as in the medium and long term. The method used is a literature review, with a qualitative approach to existing policies. The results of the analysis recommend that a review of tourism development planning emphasizes general stimulus, MSME stimulus, structuring accommodation packages, transportation and access, tax stimulus, technical guidance, strengthening tourism diversification, and strengthening tourism demand and supply side. Keyword Covid-19, Tourism, Policy, Economic Stimulus, Recovery Gambar 3. Bagian Sektor Pariwisata di Indonesia yang Paling Terdampak Covid-19 % Sumber Badan Pusat Statistik, 2020b diolah Dalam Travel & Tourism Competitiveness Index tahun 2019, dari 4 komponen penilaian, Indonesia memiliki keunggulan dalam komponen kebijakan dan kondisi pariwisata yakni menempati peringkat 4 dari 140 negara, dan komponen Sumber Daya Alam dan Budaya menempati peringkat 18 dari 140 negara Calderwood & Soshkin, 2019. Sektor pariwisata mampu menyediakan 13,8 juta lapangan pekerjaan atau setara dengan 1 dari 9 pekerjaan yang ada di Indonesia. Selain memberikan dampak lapangan pekerjaan, pariwisata juga menciptakan dampak tidak langsung dan dampak induksi ke industry lainnya, termasuk ke UMKM. Tingginya kontribusi dan pertumbuhan sektor pariwisata menjadikan sektor ini sebagai sektor utama dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan valuta asing, mendorong industri pendukung lainnya, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mempromosikan keindahan alam dan budaya di Indonesia.… Figures - uploaded by Andi Setyo PambudiAuthor contentAll figure content in this area was uploaded by Andi Setyo PambudiContent may be subject to copyright. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Majalah Media Perencana Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Volume 1 No. 1 Oktober 2020 1 Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca Covid-19 Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, dan Adhitya Kusuma ArdanaKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Abstrak Pandemi Covid-19 telah meluas dan menyebar secara global tidak kurang dari 218 negara yang telah terpapar termasuk Indonesia. Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19. Pandemi ini memaksa negara melakukan pembatasan sosial serta pelarangan kunjungan wisatawan antar daerah maupun dari luar negeri. Dampak nyata yang terlihat adalah pekerja sektor ini mengalami penurunan penghasilan, khususnya yang terkait penyedia akomodasi dan makanan serta minuman; perdagangan besar dan eceran; reparasi motor dan mobil; serta pergudangan dan transportasi BPS, 2020. Sebelum adanya pandemi, fokus pembangunan pada upaya dukungan peningkatan penguatan destinasi pariwisata prioritas DPP dan revitalisasi Destinasi Bali. Upaya saat ini tidak hanya terkait penanganan bencana, tetapi juga mengkaji ulang perencanaan nasional dan daerah untuk sektor pariwisata. Makalah ini bertujuan untuk melakukan analisis potret pariwisata Indonesia saat Pandemi Covid-19 dan memberikan rekomendasi recovery adaptasi kebijakan ekonomi, baik jangka pendek, maupun jangka menengah dan panjang. Metode yang digunakan adalah literature review, dengan pendekatan kualitatif terhadap kebijakan yang ada. Hasil analisis merekomendasikan bahwa kaji ulang perencanaan pembangunan pariwisata ditekankan pada stimulus umum, stimulus UMKM, penataan paket akomodasi, transportasi dan akses, stimulus perpajakan, bimbingan teknis, penguatan diversifikasi wisata, serta penguatan demand dan supply side pariwisata. Kata kunci Covid-19, Pariwisata, Kebijakan, Stimulus Ekonomi, Recovery Andi Setyo Pambudi Kepala Sub Direktorat di Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas. Email Muhammad Fikri Masteriarsa adalah staf di Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas Aditya Dwifebri Christian Wibowo adalah staf di Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas Imroatul Amaliyah adalah staf di Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas Adhitya Kusuma Ardana adalah staf di Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 I. Pendahuluan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020 – 2024, Indonesia telah memprediksi bahwa risiko “ketidakpastian” masih akan berpengaruh signifikan pada perkembangan perekonomian Indonesia dan juga dunia. Berdasarkan data World Economic Outlook Database IMF yang dirilis pada Oktober 2019, perdagangan dunia dan pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan cenderung stagnan yang ditandai dengan tren melambat, dengan proyeksi sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun sepanjang tahun 2020-2024. Pada awal 2020, dunia menghadapi pandemi Covid-19 yang berpengaruh sangat besar pada hampir semua aspek kehidupan manusia. Pandemi Covid-19 telah meluas dan menyebar secara global pada tidak kurang dari 218 negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan hal ini, International Monetary Fund IMF pada bulan Juni 2020 merubah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi tumbuh minus/negatif 4,9 persen mengalami kontraksi pada tahun 2020 ini. Angka ini lebih rendah 1,9 persen jika dibandingkan dengan proyeksi saat bulan April Tahun 2020 lalu yang memprediksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto PDB global berkontraksi sekitar 3 persen. Sebelum adanya Pandemi Covid-19, RPJMN 2020-2024 menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia akan dilaksanakan dengan 2 pendekatan utama, yaitu dalam bentuk pengelolaan sumber daya ekonomi, serta peningkatan nilai tambah ekonomi. Pendekatan-pendekatan ini adalah pijakan sinergi pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah. Keterpaduan sektor pangan dan pertanian, sektor kemaritiman, sektor industri pengolahan, sektor perikanan dan kelautan, sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta sektor ekonomi digital. Pada sektor pariwisata, konsep pendekatan ini mengalami perubahan yang cukup drastis. Pandemi ini memaksa negara melakukan pembatasan sosial serta pelarangan kunjungan wisatawan antar daerah maupun dari luar negeri. Jumlah kunjungan wisatawan luar negeri turun 59,96 persen selama bulan Januari–Juni Tahun 2020 jika dibandingkan periode bulan yang sama Tahun 2019. Saat ini, Badan Pusat Statistik BPS mencatat kunjungan wisatawan internasional ini hanya mencapai 3,09 juta kunjungan. Pandemi Covid-19 berdampak pada mobilitas masyarakat di dunia dan juga Indonesia. Pembatasan sosial /lockdown pada April dan Mei menyebabkan turunnya mobilitas masyarakat. Sejak pertengahan Mei, sebagian negara mulai merelaksasi dan mobilitas masyarakat meningkat meski belum kembali sepenuhnya normal. Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 Gambar 1. Rata-rata Mobilitas Google- Deviasi terhadap Baseline Negara Berkembang persen Sumber Google Mobility Report diolah, per 31 Juli 2020 Pandemi Covid-19 tidak hanya memukul sektor pariwisata yang ada Indonesia saja, namun juga pada skala global dimana pada berbagai belahan dunia terjadi penurunan tajam pada usaha jasa penerbangan, perhotelan, angkutan darat serta laut CEIC, 2020. Industri travel dunia mengalami penurunan penghasilan yang cukup signifikan, baik di Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan juga Asia Pasifik Becker, 2020. Eropa terdampak paling besar dengan penurunan pemasukan sebesar minus 46% dan penurunan terkecil di Amerika Utara sebesar minus 27%. Sementara itu, menurut CEIC 2020, sektor-sektor ekonomi yang berhubungan dengan pariwisata diperkirakan akan terdampak pandemi Covid-19. Sektor-sektor ini antara lain adalah industri pengolahan, transportasi dan penyediaan akomodasi, makan-minum serta perdagangan skala besar dan juga eceran. Industri pengolahan mengalami dampak terkait pariwisata karena faktor disrupsi global supply chain. Sektor transportasi cukup nyata terdampak karena adanya pembatasan perjalanan yang diterapkan oleh pemerintah di hampir semua negara, begitu juga terkait sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum. Perdagangan skala besar maupun eceran terdampak dalam hal ini adalah akibat penerapan physical distancing. -60-40-2002015-Feb 15-Mar 15-Apr 15-May 15-Jun 15-JulBrazil India Rusia Hong KongAfrika Selatan Vietnam Thailand MalaysiaFilipina Indonesia Singapura Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 Gambar 2. Persentase Perubahan Revenue Industri Travel Dunia Tahun 2019 ke 2020 % Sumber Becker, 2020 diolah Di Indonesia, dampak nyata yang terlihat adalah pekerja sektor pariwisata mengalami penurunan penghasilan, khususnya yang terkait penyedia akomodasi dan makanan serta minuman; perdagangan skala besar dan eceran; reparasi mobil dan motor; serta pergudangan dan transportasi BPS, 2020a. Pada bulan Februari Tahun 2020, jumlah penganggur di Indonesia selama awal pendemi Covid-19 adalah sebesar 6,88 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka TPT sebesar 4,99 persen BPS, 2020a. Pada daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai pemasukan utamanya, sudah mulai muncul rasa pesimis pada masa depan sektor pariwisata, terutama bagi daerah yang sangat tergantung atau tertarik untuk mengembangkan pariwisata mengingat tidak adanya kepastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Sambodo 2020 menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata setidaknya berpengaruh secara risiko ekonomi dalam kaitannya dengan 1 Penutupan Sementara Hotel, Restoran, Industri Pariwisata Lainnya; 2 Pengurangan Karyawan Cuti Tidak Dibayar unpaid leave/ Pemutusan Hubungan Kerja PHK; 3 Kesulitan Likuiditas Gagal Bayar Kredit Investasi dan Modal Kerja; serta 4 Penutupan Usaha secara Permanen. Banyak penelitian telah dilakukan tentang kebijakan pariwisata internasional, namun sedikit penelitian telah dilakukan tentang bagaimana adaptasi kebijakan ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi pariwisata Kim et al., 2016. Kaji ulang perencanaan pembangunan ekonomi tidak berarti merubah total perencanan, tetapi menambahkan sebagian sesuai dengan kondisi yang ada saat ini dengan lebih fleksibel Lew, 2014. Makalah ini bertujuan untuk melakukan analisis potret pariwisata Indonesia saat Pandemi Covid-19 dan memberikan rekomendasi recovery adaptasi kebijakan ekonomi, baik jangka pendek, setahun pasca pandemi berakhir, maupun jangka menengah dan panjang. Makalah ini akan bermanfaat bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan karena dapat dijadikan masukan bagi pemerintah untuk memberikan skala prioritas adaptasi kebijakan pariwisata prioritas sesuai kondisi terkini berdasarkan studi literatur. -46-41 -39 -37-32-27-50-45-40-35-30-25-20-15-10-50Eropa Amerika Latin Timur Tengah Asia Pasifik Afrika Amerika Utara% Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 II. Tinjauan Pustaka Teori Ekonomi dan Pembangunan Pariwisata Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan standar kehidupan pada sepanjang waktu tertentu bagi sebagian besar keluarga di suatu negara. Ekonomi yang tumbuh dapat bersumber dari naiknya pendapatan masyarakat yang memungkinkan orang dapat mengonsumsi dengan lebih banyak dan beragam Mankiw, 2009. Meskipun demikian, kemajuan dan keberhasilan pembangunan itu bukanlah satu satunya indikator keberhasilan pembangunan Todaro & Smith, 2006. Dalam suatu perekonomian ada berbagai indikator untuk menilai kinerja keberlangsungan perekonomian, salah satunya adalah menggunakan pendekatan Produk Domestrik Bruto PDB. Sementara itu, PDB sendiri merupakan nilai pasar dari keseluruhan barang dan jasa akhir yang telah diproduksi oleh suatu negara pada suatu periode yang tertentu Mankiw, 2006. Pada tingkat regional, jumlah seluruh value added dari barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekomian wilayah pada periode tertentu diukur menggunakan Produk Domestrik Regional Bruto atau dikenal dengan PDRB. Peningkatan value added dari suatu input bahan baku menjadi output produk menunjukkan adanya perkembangan pada perekonomian suatu wilayah. Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan mendefinisikan pariwisata sebagai bermacam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan daerah. Menurut Mathieson & Wall 1982 pemintaan pariwisata adalah jumlah orang yang bepergian atau ingin bepergian yang jauh dari lokasi kerja dan tempat tinggal untuk dapat menggunakan fasilitas dan layanan wisata. Kegiatan pariwisata tidak lepas dari perdagangan internasional karena terkait dengan pertukaran barang atau jasa antara suatu negara dengan negara lain Todaro & Smith, 2006. Perdagangan terjadi apabila salah satu pihak memperoleh keuntungan atau manfaat tetapi pihak lain tidak merasa dirugikan. Semua kegiatan tersebut dilakukan menyesuaikan interaksi antara wisatawan dan industri pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatanya, gambaran interaksi inilah yang digambarkan sebagai interaksi permintaan dan penawaran dalam pariwisata. Dari sisi demand, pariwisata didefisinisikan uleh UNWTO menjadi 3 kelompok yaitu 1 inbound tourism, 2 domestik tourism, 3 outbound tourism. Pelaksanaan pariwisata akan menghasilkan devisa yaitu total pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh dan atau atas nama wisatawan dalam perjalanan wisatanya. Beberapa komponen permintaan dalam pariwisata diantaranya jumlah kunjungan wisatawan inbound dan domestik, pengeluaran atau konsumsi wisatawan inbound, outbound dan domestik, jumlah lama tinggal wisatawan. Komponen-komponen ini merupakan penggunaan barang/jasa yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pariwisata dan menghasilkan penerimaan negara devisa. Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 Pariwisata jika dilihat dari supply side adalah usaha-usaha penyediaan barang atau jasa untuk memenuhi keperluan wisata atau penyelenggaraan sebuah wisata. Regulasi undang-undang kepariwisataan menjabarkan bahwa terdapat 13 jenis usaha wisata yaitu 1 usaha kawasan pariwisata, 2 usaha daya tarik wisata, 3 usaha perjalanan wisata biro dan agen perjalanan wisata, 4 usaha jasa transportasi wisata, 5 usaha jasa makanan-minuman, 6 usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, 7 usaha penyedia akomodasi, 8 usaha penyelenggaraan pertemuan, 9 usaha jasa informasi, 10 usaha jasa konsultasi pariwisata, 11 usaha wisata tirta, 12 usaha jasa pramuwisata, dan 13 usaha spa. Komponen supply ini adalah yang menjadikan daya tarik untuk berwisata baik itu wisata alam maupun wisata buatan, serta barang/ jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan. Teori Stimulus Ekonomi Intervensi Pemerintah Dalam ekonomi klasik Adam Smith dijelaskan bahwa intervensi yang minim pada perekonomian negara membuat bisnis dapat berkembang dengan cepat. Dalam konsep perdagangan terdapat “invisible hand” yang membuat perekonomian secara alamiah akan kembali pada ekuilibrium Smith, 1776. Namun pemikiran klasik ini masih terbatas dan belum menganalisis ketidakseimbangan yang terjadi akibat dari realitas ekonomi yang tidak ideal seperti penurunan permintaan secara tiba-tiba. Pada saat terjadi Great Depression, intervensi pemerintah dibolehkan ketika terjadi ketidaksempurnaan pada pasar bebas Keynes, 2018. Selain itu intervensi pemerintah juga diperlukan lebih tegas karena kompetisi pasar hanya dapat terjadi jika pemerintah menjaminnya. Maka keterlibatan pemerintah diperlukan untuk mempertemukan/ mengharmonisasikan antara tujuan dari publik dengan tujuan pasar. Dalam teori ekonomi, stimulus ekonomi dibedakan menjadi 2, yaitu dalam bentuk stimulus kebijakan fiskal dan juga moneter Setiawan, 2018. Kebijakan fiskal digunakan pemerintah melalui justifikasi pada sisi penerimaan dan belanja pemerintah dalam rangka pengelolaan perekonomian yang lebih baik Maknkiw, 2013. Kebijakan fiskal dibedakan menjadi 2 dua instrumen utama, yaitu functional finance dan pendekatan pengelolaan budget anggaran. Instrumen kebijakan functional finance dilakukan untuk mengendalikan anggaran belanja pemerintah dari berbagai macam dampak yang ditimbulkan secara tidak langsung terhadap pendapatan nasional suatu negara. Selain itu, instrumen ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Instrumen kebijakan pendekatan pengelolaan budget ditujukan dalam rangka mengatur jalannya anggaran pemerintah melalui hutang dan perpajakan. Sebuah kebijakan fiskal mempengaruhi roda perekonomian karena terkait dengan peningkatan expenditure pemerintah atau dalam bentuk tax cutting. Aktivitas ekonomi ini memiliki multiplier effect dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga Keynes, 2018. Pemotongan pajak dapat menaikkan disposable income yang bertujuan agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Besarnya multiplier effect dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak tergantung pada Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 besarnya marginal prospensity to consume yang bersifat transitory atau permanen. Sementara itu, kebijakan moneter adalah suatu kebijakan dimana otoritas moneter suatu negara mengendalikan pasokan uang, menargetkan tingkat suku bunga dalam rangka mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Tujuan utama dari dari kebijakan moneter antara lain, untuk mengatur stabilitas harga, stabilitas nilai tukar dan suku bunga, full employment, membaiknya pendapatan per kapita serta terkait keterbukaan pasar keuangan Mishkin, 2010. III. Metodologi Penelitian Potret Sektor Pariwisata Indonesia dan Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 dilakukan dalam bentuk policy review berbasis data sekunder berupa kebijakan pembangunan serta laporan terkait pariwisata Indonesia yang diterbitkan BPS/Bappenas/Kementerian Keuangan/Kementerian Teknis terkait. Analisis kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi gap permasalahan yang dihadapi sektor pariwisata selama sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 untuk sektor pariwisata. Cara ini digunakan untuk memetakan jenis masalah yang paling banyak menjadi atensi publik untuk sektor pariwisata selama pandemi Covid-19 sebagai basis memberikan rekomendasi adaptasi perencanaan pembangunan. Rekomendasi kebijakan jangka pendek, jangka 1 tahun setelah pademi berakhir serta jangka menengah dan panjang terkait adaptasi terkait recovery ekonomi sektor pariwisata dipertimbangkan untuk mendongkrak 3 target penyerapan tenaga kerja, jumlah wisatawan dan jumlah penghasilan sebagaimana perencanaan awal pada Rencana Kerja Pemerintah RKP. IV. Analisis dan Pembahasan Kebijakan Pembangunan Pariwisata dalam RPJMN 2020-2024 Kawasan Asia-Pasifik adalah kawasan paling kompetitif kedua dalam hal wilayah regional paling kompetitif terkait pariwisata setelah Eropa- Eurasia Calderwood & Soshkin, 2019. Asia-Pasifik termasuk Indonesia adalah wilayah menawarkan kombinasi terbaik antara budaya dengan alam, termasuk memiliki kinerja regional paling tinggi untuk subindex culture source dan business travel. Asia-Pasifik ditunjang oleh transportasi udara terbaik di dunia, khususnya dalam mendukung infrastruktur untuk layanan wisata. Sektor pariwisata menyumbang kontribusi signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat 15,81 juta kunjungan wisatawan mancanegara dengan pertumbuhan sebesar 12,58% dan mampu menyumbang devisa sebesar USD 19,3 Miliar. Kontribusi sektor pariwisata mampu mengurangi tekanan pada neraca pembayaran di Indonesia yang tercatat mengalami defisit sebesar USD 7,1 Miliar pada tahun 2018, dan diproyeksikan dalam 5 tahun kedepan akan menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Pada tahun yang sama, terdapat 303,4 juta perjalanan wisatawan nusantara Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 dengan pertumbuhan 12,37%, disertai total pengeluaran wisatawan sebesar Rp291 triliun, dengan tingkat pertumbuhan belanja sebesar 17,9% Kementerian Pariwisata, 2019. Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 sepertinya akan merubah proyeksi 5 tahun tersebut mengingat sektor ini salah satu yang paling banyak tertekan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia. Sebelum adanya pandemi, fokus pembangunan pada upaya dukungan peningkatan penguatan destinasi pariwisata prioritas DPP dan revitalisasi Destinasi Bali. Upaya saat ini tidak hanya terkait penanganan bencana, tetapi juga mengkaji ulang perencanaan nasional dan daerah untuk sektor pariwisata. Gambar 3. Bagian Sektor Pariwisata di Indonesia yang Paling Terdampak Covid-19 % Sumber Badan Pusat Statistik, 2020b diolah Dalam Travel & Tourism Competitiveness Index tahun 2019, dari 4 komponen penilaian, Indonesia memiliki keunggulan dalam komponen kebijakan dan kondisi pariwisata yakni menempati peringkat 4 dari 140 negara, dan komponen Sumber Daya Alam dan Budaya menempati peringkat 18 dari 140 negara Calderwood & Soshkin, 2019. Sektor pariwisata mampu menyediakan 13,8 juta lapangan pekerjaan atau setara dengan 1 dari 9 pekerjaan yang ada di Indonesia. Selain memberikan dampak lapangan pekerjaan, pariwisata juga menciptakan dampak tidak langsung dan dampak induksi ke industry lainnya, termasuk ke UMKM. Tingginya kontribusi dan pertumbuhan sektor pariwisata menjadikan sektor ini sebagai sektor utama dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan valuta asing, mendorong industri pendukung lainnya, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mempromosikan keindahan alam dan budaya di Indonesia. 76,84 %70,39 %62,6 %0102030405060708090Penyedia Akomodasi dan Makan-MinumPerdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan MotorTransportasi dan Pergudangan% Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 Gambar 3. Potret Keterkaitan Sektor Pariwisata dengan Sektor Lainnya Sumber BPS, Travel & Tourism Competitiveness Report, Kementerian Parekraf/Baparekraf diolah, 2020 Kontribusi Pariwisata di Indonesia masih bertumpu pada Provinsi Bali, dimana menyumbang sebesar 41% dari total kunjungan wisatawan mancanegara dan provinsi tujuan wisatawan nusantara peringkat 10 di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian nasional, pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 menetapkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas DPP atau disebut dengan 10 “New Bali” yang meliputi Danau Toba dan sekitarnya Sumatera Utara, Candi Borobudur dan sekitarnya Jawa Tengah, Lombok-Mandalika Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Manado-Likupang Sulawesi Utara, Bromo-Tengger-Semeru Jawa Timur, Raja Ampat Papua Barat, Wakatobi Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, dan Morotai Maluku Utara. Pengembangan 10 DPP tersebut dapat membuka peluang pengembangan destinasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sekelas Bali. Gambar 4. Lokasi 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Indonesia Sumber Sambodo, 2020 Kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata difokuskan pada pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dengan mengusung konsep pariwisata berkualitas yang ditunjukkan oleh peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan. Kebijakan ini didukung dengan penguatan aksesibilitas, atraksi dan amenitas, serta kualitas dari SDM Bangka BelitungDanau Toba MorotaiWakatobiLabuan BajoBromo –Tengger -SemeruBorobudur dsktRaja AmpatLombok KEK MandalikaManado-LikupangSuper Prioritas Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 pariwisata pada 10 DPP sebagai destinasi pengungkit pertumbuhan pariwisata. Diversifikasi jenis pariwisata yang dilakukan mencakup wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan Meeting-Incentive-Convention-Exhibition/MICE, wisata kebugaran/wellness tourism, wisata kesehatan/medical tourism, dan wisata olahraga. Sepanjang 2020-2024, 6 rincian proyek strategis yang menjadi concern dalam pembangunan 10 DPP kedepan, yaitu 1 Perintisan Destinasi Pariwisata, 2 Penanganan jalan mendukung 10 DPP, 3 Pengembangan pelabuhan dan bandara, 4 Pengembangan desa wisata dan fasilitas BUMDes, 5 Pembangunan amenitas Kawasan pariwisata, dan 6 Pembangunan dalam wilayah dan Kawasan. Dampak Pandemi Covid-19 Semester I-2020 Pandemi Covid-19 mulai memasuki Indonesia pada awal bulan Maret dan masih berlangsung hingga 24 agustus 2020 mencapai 155 ribu kasus dengan jumlah pasien meninggal sebesar jiwa. Peningkatan kasus yang masih terjadi menyebabkan fokus utama pemerintah ialah pemulihan pada kesehatan dengan kebijakan memutus rantai penyebaran Covid-19 melalui jaga jarak social distancing dan bekerja dari rumah work from home. Kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya aktivitas transportasi baik nasional maupun internasional, dan secara langsung berdampak pada berkurangnya aktivitas pariwisata di Indonesia. Sepanjang semester 1 2020, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia mengalami penurunan sebesar 59,7% dari yang semula 7,7 juta orang, menjadi 3,1 Juta orang YoY. Disisi lain, aktivitas transportasi nasional mengalami penurunan baik melalui pesawat, kereta api, maupun kapal laut. Total kepergian nasional pada semester 1 2020 hanya menampung 136 juta penumpang, dimana pada periode yang sama ditahun sebelumnya mencapai 256 juta penumpang YoY. Penurunan kedatangan wisatawan asing dan perjalanan transportasi nasional berdampak pada subsektor penyediaan akomodasi, dimana tingkat penghunian kamar hotel berbintang TPK di Indonesia hanya 30% dari periode sebelumnya yang mencapai 51%. Tingkat Penghunian Kamar TPK pada hotel berbintang di 10 destinasi pariwisata prioritas cenderung mengalami penurunan sejak Januari hingga Juni 2020. Tercatat level hunian terendah terjadi pada tingkat 6,23% dibulan April pada provinsi Nusa Tenggara Barat. Seluruh provinsi mengalami TPK terendah pada bulan April dan bulan Mei. Level terendah dibulan April dicatatkan oleh provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Sementara itu Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Kep. Bangka Belitung mengalai fase terendah pada bulan Mei. Walaupun demikian, semua provinsi mencatatkan kenaikan tingkat hunian kamar pada bulan Juni, dikarenakan mulai dilonggarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dilakukan oleh tiap pemerintah daerah sehingga mulai mendorong kembali kenaikan tingkat hunian kamar di 10 provinsi tersebut. Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 Tabel 1. Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Berbintang % Nusa Tenggara Timur NTT Nusa Tenggara Barat NTB Kepulauan Bangka Belitung Sumber BPS, 2020 diolah Perekonomian daerah dalam hal ini 10 DPP mulai mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif pada Kuartal-II 2020, sebagai akibat dari dampak Pandemi Covid-19. Berdasarkan 10 daerah Destinasi Pariwisata Prioritas, hanya terdapat 2 Provinsi yang tumbuh positif, yakni Sumatera Utara 0,05 persen dan Maluku Utara 0,46 persen. Sebaliknya, daerah yang mengalami kontraksi paling besar adalah di Provinsi Bangka Belitung -6,51 persen, Jawa Tengah -5,94 persen, serta di Jawa Timur -5,04 persen. Sektor pariwisata tiap 10 DPP yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB pada sektor terkait penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, pada Kuartal-I 2020 tercatat beberapa daerah mengalami pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan penyediaan makan minum negatif, yaitu Nusa Tenggara Timur -7,81 persen dan Sulawesi Utara -17,28 persen. Kemudian, pada Kuartal-II 2020, berlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB dan adanya kebijakan penutupan akses bandara sementara waktu, menyebabkan masyarakat baik dari dalam negeri maupun luar negeri tidak dapat berpergian ataupun berwisata. Sehingga, pada Kuartal II-2020 seluruh DPP mengalami pertumbuhan negative, dengan pertumbuhan negatif tertinggi ialah Provinsi Nusa Tenggara Barat -60,26 persen, Sulawesi Utara -51,07 persen, dan Nusa Tenggara Timur -41,46 persen. Penurunan aktivitas ekonomi masyarakat akan menyebabkan krisis sosial yang ditandai dengan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS, beberapa provinsi yang memiliki destinasi pariwisata prioritas mengalami fenomena yang berbeda terhadap tingkat pengangguran terbuka TPT dan tingkat kemiskinan pada periode sebelum dan saat pandemi Covid-19 berlangsung. Mayoritas provinsi mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka, namun mengalami kenaikan pada tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi tidak signifikan dalam pengurangan tenaga kerja, namun pendapatan masyarakat di provinsi tersebut menurun hingga cenderung rentan miskin. Provinsi-provinsi tersebut adalah Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur NTT, Nusa Tenggara Barat NTB, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tenggara. Sebaliknya, terdapat 2 DPP yang mengalami kenaikan TPT pada saat pandemi namun tingkat kemiskinannya mengalami penurunan, yakni Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid- Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 19 pada daerah ini menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang signifikan di kedua provinsi tersebut. Provinsi Jawa Tengah merupakan satu-satunya provinsi yang mengalami kenaikan TPT dan tingkat kemiskinan pada saat pandemi Covid-19. Fenomena ini umum terjadi pada saat terjadinya resesi, dimana penurunan pada produksi barang dan jasa yang berkaitan dengan penurunan penyerapan tenaga kerja, dan terdapat pada struktur perekonomian yang bersifat padat karya. Tabel 2. Kondisi Perekonomian 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Sebelum dan di Masa Covid-19 Sumber CEIC, 2020 diolah Perekonomian dan Kondisi Pariwisata Daerah Pertumbuhan PDRB YoY Persen Pertumbuhan PDRB Akomoadasi dan Makan Minum YoY Nusa Tenggara Timur NTT Nusa Tenggara Barat NTB Kepulauan Bangka Belitung Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Tingkat Pengangguran Terbuka % Sebelum Covid-19 September 2019 Sebelum Covid-19 September 2019 Nusa Tenggara Timur NTT Nusa Tenggara Barat NTB Kepulauan Bangka Belitung Sumber BPS, 2020 diolah Kebijakan Pemerintah terkait Pariwisata saat terjadi Pandemi Covid-19 Pemerintah, pada bulan Maret 2020, telah mengeluarkan beberapa kebijakan stimulus ekonomi untuk menciptakan stabilitas pada beberapa sektor dalam perekonomian negara selama masa pandemi Covid-19. Beberapa kebijakan yang diberikan pada sektor pariwisata yakni kebijakan peningkatan kunjungan wisatawan melalui pemberian paket insentif bagi airline dan travel agent sebesar lebih dari Rp200 miliar untuk menarik kedatangan turis/wisatawan internasional/luar negeri selain RRT ke Indonesia, pemberian diskon untuk tiket pesawat penerbangan yang akan menuju atau dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas DPP mencapai 50 persen untuk setiap penumpang dengan jumlah sebanyak 25 persen dari total kursi pesawat dengan biaya yang dikeluarkan sekitar Rp490 hingga Rp500 miliar Kementerian Keuangan, 2020; Paper Indonesia, 2020. Selain itu, terdapat tambahan diskon sebesar 15,8 persen Avtur dari Pertamina dan 5,64 persen diskon tarif penerbangan dari PT. Angkasa Pura Indonesia dan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Airnav Indonesia. Namun, kebijakan stimulus untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ini tidak berdampak signifikan dikarenakan kebijakan tersebut ditetapkan pada akhir februari 2020, sesaat sebelum pandemi Covid-19masuk ke Indonesia. Selama pandemi Covid-19 terjadi kekhawatiran dalam berwisata baik di wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara sehingga pemanfaatan stimulus ini tidak berjalan dengan baik. Kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi Covid-19 adalah insentif fiskal pemerintah dalam rangka menyelamatkan industri dan tenaga kerja pariwisata. Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 Kebijakan yang dikeluarkan yakni pembebasan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan dengan kompensasi Rp3,3 Triliun, Sugihamretha, 2020, perluasan pembebasan PPh 21 ditanggung pemerintah DTP untuk pekerja sektor akomodasi dan restoran, bantuan kartu pra kerja kepada tenaga kerja di Indonesia, termasuk kepada tenaga kerja pariwisata, serta insentif 600 ribu/bulan untuk tenaga kerja yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan dengan pendapatan di bawah 5 juta rupiah perbulan. Kebijakan dalam rangka menyelamatkan industri pariwisata ini direspon positif oleh beberapa pihak, namun masih terdapat beberapa catatan, dimana bagi industri pariwisata lebih mengharapkan bantuan langsung tunai dari pemerintah, daripada insentif pajak. Hal ini dikarenakan pada faktanya penerimaan dari akomodasi dan makan minum mengalami penurunan yang signifikan pula, sehingga pemberian insentif pajak akan menjadi percuma. Stimulus bantuan pemerintah dalam rangka melindungi tenaga kerja pariwisata sudah efektif, namun belum mampu mampu memberikan kepastian kepada seluruh tenaga kerja sektor pariwisata, dan tidak dapat menjamin lapangan pekerjaan baru saat pasca Covid-19 nanti. Kebijakan stimulus ekonomi bagi sektor pariwisata sebaiknya secara bersamaan disertai dengan kedisiplinan dalam penerapan protokol pencegahan Covid-19 baik bagi para pengelola industri pariwisata maupun masyarakat di destinasi pariwisata sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para wisatawan untuk berkunjung ke 10 DPP. Protokol kesehatan ini diwujudkan dalam perilaku yang lebih bersih dan lebih sehat secara konsisten setiap hari, melalui masker selama berada di area umum/publik, rutin mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau dapat juga menggunakan hand sanitizer, mengusahakan menghidari sentuhan bagian tubuh yang terbuka seperti hidung, mata, dan wajah dengan tangan yang belum bersih, dan mempraktikkan jaga jarak fisik setidaknya 1 satu meter dengan orang lain di area umum/publik Kiswantoro et al., 2020. Kebijakan Pemerintah terkait Paradigma Pariwisata Era New Normal Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian Indonesia, khususnya sektor pariwisata, Berdasarkan perhitungan penurunan jumlah kunjungan wisatawan dari UNWTO pada skenario 2 dan skenario 3 pembukaan aktivitas bepergian pada bulan September dan bulan desember, pariwisata di Indonesia pada akhir 2020 hanya akan mencapai 4-5 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Pasar wisatawan mancanegara diperkirakan baru akan kembali normal secara bertahap mulai 2021, dan kembali normal di tahun 2023. Kontribusi PDB yang bergerak di sektor pariwisata juga akan mengalami pertumbuhan yang negatif pada akhir 2020. Pertumbuhan PDB sektor terkait penyediaan akomodasi serta makan-minum diproyeksikan tumbuh sebesar -5,2% sampai -7,9%, sektor transportasi dan sektor konstruksi masing-masing diproyeksikan tumbuh sebesar -3,1% sampai -7,5% dan 2,2% sampai -0,9%. Beberapa event-event yang dapat mengungkit pariwisata, dimana rencana dilaksanakan pada tahun 2020 mengalami kemunduran hingga waktu yang belum ditentukan, seperti Formula E 2020, Pon 2020, Jogja Marathon, Indonesia Open 2020, dan sebagainya. Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 Pandemi Covid-19 juga mengubah paradigma pariwisata, dimana 1 atraksi wisata kini harus menerapkan physical distancing dan pembatasan kunjungan quota; 2 Airport, Terminal, Stasiun harus menerapkan standar sanitasi yang tinggi; 3 Product Differentation dimana mass tourism digantikan dengan fresh air, adventure, pegunungan, lautan, alam serta wisata Kesehatan outdoor; 4 Value Preposition dimana semula murah dan overcrowded menjadi berusia muda, bersih, dan quality experience; 5 Fokus pemasaran Group Travel dialihkan menjadi Free Independent Traveler FIT, dan; 6 Hygiene Labelling mutlak untuk diperlukan. Berdasarkan publikasi Travel & Tourism Competitiveness Index TTCI 2019, indikator kebesihan dan Kesehatan Indonesia mendapatkan poin 4,51, dimana jauh dibawah rata-rata negara di dunia sebesar 5,60 Calderwood & Soshkin, 2019. Nilai tersebut menempatkan Indonesia dalam peringkat 102 dari 140 negara, Selain itu, indikator keamanan dan keselamatan Indonesia mendapatkan poin 5,37 dan berada pada peringkat 80 dari 140 negara. Kedua indikator ini perlu menjadi catatan serius bagi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia kedepan mengingat arah kebijakan pariwisata pasca Covid-19 ialah berwisata pada destinasi yang dapat memberikan kepastian higienitas, kebersihan dan Kesehatan, disertai dengan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan. Gambar 5. Potret Trend Penurunan Wisatawan Mancanegara 2020 Sumber UNWTO 2020 Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 Gambar 6. Potret Berbagai Indikator Konsumsi di Indonesia yang terkait Pariwisata Sumber BPS, BI, OJK, AISI, CEIC 2020 Analisis Kebijakan Pariwisata Perhatian Khusus dan Usulan Kebijakan Recovery Pasca Pandemi Pada era new normal nanti, beberapa pelajaran untuk pariwisata di dunia perlu dipertimbangkan untuk rekomendasi strategi pembangunan pariwisata di Indonesia. Meskipun proses pemulihan akan berbeda di setiap negara, namun terdapat pola umum yang ditemukan, yaitu orang masih mau bepergian meskipun diprediksi secara umum perjalanan domestik akan pulih lebih cepat daripada perjalanan internasional. Gambar 6. Trend Skenario Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid 2019 Sumber Sambodo 2020 Analisis kebijakan dan usulan recovery pariwisata pasca pandemi Covid-19 perlu mempertimbangkan hal-hal khusus. Hal hal tersebut antara lain 1 Negara-negara yang kekurangan pasar wisatawan domestik akan pulih lebih lambat dan mungkin akan membuka pasar bagi wisatawan dari negara-negara terdekat; 2 Wisatawan berusia muda akan bepergian lebih dulu dimana perjalanan masih terbatas pada tujuan terdekat; 3 Dampak ekonomi dari pariwisata akan pulih lebih cepat dimana destinasi luar ruang outdoor dan yang berhubungan dengan alam akan lebih popular dibandingkan destinasi perkotaan; 4 Untuk menangkap permintaan awal, pelaku industri perjalanan harus memindahkan sumber dayanya secara cepat melalui pemasaran via digital berbasis internet dengan mengembangkan proses dan produk yang dimodifikasi; 5 Toko swalayan/retail menerapkan 83,8708090100110120130140JanMarMeiJulSepNovJanMarMeiJulSepNovJanMarMei2018 2019 2020Indeks Keyakinan Konsumen> 100 = Optimis160, 2019 2020Jumlah Kunjungan Wisman Ribu Orang0,780,01,02,03,04,05,06,07,08,0Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei2019 2020Penumpang Angkutan Udara DomestikJuta OrangKurva L%tahunPerlambatan dan stagnasi resesiKurva U%tahunPerlambatan dan pemulihan bertahap Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 protokol yang melindungi kesehatan pelanggan dan karyawan serta membantu memulihkan kepercayaan konsumen; 6 Fitur produk, strategi komunikasi, dan kanal pemasaran harus diolah dengan menyesuaikan bauran pelanggan konsumen millenial dan Gen Z yang akan menggantikan generasi baby boomer. Selain disebabkan oleh pandemi Covid-19, terdapat beberapa permasalahan dan kendala mendasar pada sektor pariwisata. Pertama, tren penurunan pengeluaran wisman karena kurang baiknya kualitas produk serta layanan pariwisata. Hal yang kedua adalah terbatasnya aksesibilitas masuk ke Indonesia dan antarwilayah di Indonesia sendiri untuk mendukung perjalanan wisata yang lebih panjang. Hal ketiga lebih terkait pada terbatasnya daya dukung destinasi, seperti keterbatasan pasokan air dan peningkatan tumpukan sampah, serta kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah dan pelaku pariwisata yang profesional. Hal keempat adalah mimimnya jumlah SDM yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri pariwisata profesional. Hal kelima adalah masih terbatasnya investasi serta kapasitas industri pariwisata untuk dapat menawarkan atraksi kelas dunia. Keenam, belum optimalnya tata kelola destinasi pariwisata yang juga mendukung kepastian dan kemudahan usaha, serta lingkungan yang berkelanjutan. Hal ketujuh adalah berhubungan dengan keterbatasan awareness para pelaku pariwisata terhadap kesiapsiagaan bencana. Sebagaimana dijelaskan pada bagian awal, tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis potret pariwisata Indonesia pasca Pandemi Covid-19 dan memberikan rekomendasi recovery adaptasi kebijakan ekonomi, baik jangka pendek, maupun jangka menengah dan panjang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan, perlu disusun usulan kebijakan pariwisata baik permasalahan dan kendala mendasar, serta permasalahan karena pandemi Covid-19 dalam rangka stimulus perekonomian nasional. Usulan Kebijakan Jangka Pendek Usulan kebijakan sektor pariwisata dalam rangka recovery jangka pendek pasca pandemi Covid-19 dapat dilakukan dalam bentuk 1 Reorientasi pada pariwisata yang berkualitas, tidak hanya pada mass tourism; 2 Pemberian bunga bersubsidi serta restrukturisasi kredit pinjaman dan multifinance kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM di bank atau lembaga pembiayaan yang lain, termasuk untuk subsidi/penundaan pajak UKM serta juga tenaga kerja; 3 Insentif rekrutmen, pelatihan sertifikasi dan penempatan tenaga kerja melalui perluasan diklat termasuk bimbingan teknis pembuatan paket layanan long stay untuk isolasi mandiri; 4 Fasilitasi Pemerintah Daerah untuk melanjutkan pembangunan 3A aksesibilitas, amenitas dan atraksi yang terdampak penghentian Dana Alokasi Khusus fisik pariwisata, dengan perhatian khusus pada fasilitasi kebersihan; 5 Percepatan pembangunan infrastruktur di destinasi prioritas; 6 Promosi, pameran dan event pariwisata secara bertahap mulai diaktifkan; 7 Peningkatan insentif pelaku usaha pariwisata, maskapai, agen travel, dan promosi dalam bentuk diskon tiket pesawat dan diskon bahan bakar jet di beberapa bandara destinasi pariwisata prioritas, pemberian insentif bagi group incentive trip/famtrip yang dilaksanakan di Indonesia. Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 Usulan Kebijakan Jangka Menengah Penanganan jangka menengah sebaiknya dilakukan melalui perbaikan proses dan rantai nilai value chain dalam aspek pariwisata. Dalam hal ini, strategi kolaborasi Penthahelik juga wajib menjadi bagian dalam penanganan Covid-19 yang mencakup Academic, Bussiness, Government, Community/Customer, dan Media. Usulan kebijakan sektor pariwisata dalam rangka recovery jangka menengah pasca pandemi Covid-19 dapat dilakukan dalam bentuk 1 Pemberian diskon wisata bagi pelajar dan mahasiswa, ASN dan TNI/POLRI, tenaga kesehatan dan warga negara usia lanjut senior serta pemberlakuan cuti dan libur bersama yang mendukung peningkatan wisatawan domestik; 2 Pemasaran ke originasi yang dekat dan yang sudah lebih dahulu pulih; 3 Peningkatan insentif bagi pelaku usaha pariwisata, maskapai, agen travel, dan promosi dalam bentuk diskon tiket pesawat, parkir pesawat dan diskon bahan bakar jet di beberapa bandara destinasi pariwisata prioritas, pemberian insentif bagi group incentive trip/famtrip yang dilaksanakan di Indonesia, promosi melalui influencer; 4 Bekerja sama dengan maskapai untuk pemulihan dan penambahan jadwal penerbangan; 5 Penyelenggaraan event internasional seperti olah raga, seni dan MICE Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition, termasuk kesusksesan penyelenggaraan Moto GP, Piala Dunia U-20, dan lain-lain. Promosi wisata Indonesia ke dunia internasional ini harus dilengkapi dengan hal yang mampu menunjuukan peningkatan standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pengunjung di Indonesia; 6 Peningkatan infrastruktur 3A amenitas, aksesibilitas, dan atraksi di destinasi pariwisata baik melalui APBN, Dana transfer, APBD, BUMN, swasta maupun KPBU; 7 Insentif rekrutmen, pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja melalui perluasan diklat 3-in-1 untuk sebanyak tenaga kerja; 8 Kerja sama pelatihan dan magang bagi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk bimbingan teknis peningkatan standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan, terutama untuk pelaku UMKM; 9 Peningkatan bidding penyelenggaraan MICE internasional di Indonesia; 10 Pengawalan realisasi investasi pariwisata skala besar; 11 Peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan pelaku kreatif baik ke perbankan maupun ke nonperbankan. Usulan Kebijakan Jangka Panjang Penanganan jangka panjang sebaiknya dilakukan melalui pembangunan sistem operasi industri pariwisata. Pembuatan sistem operasi industri pariwisata sebagai penanganan jangka panjang harus disiapkan. Keberhasilan sektor pariwisata adalah ketika ada hal yang bisa dilihat, ada kegiatan yang bisa dilakukan oleh wisatawan di lokasi destinasi wisata. Usulan kebijakan sektor pariwisata dalam rangka recovery jangka panjang pasca pandemi Covid-19 dapat dilakukan dalam bentuk 1 Penguatan supply side; 2 Penguatan Atraksi; 3 Penguatan Akses; dan 4 Penguatan demand side. Penguatan supply side sebaiknya dilakukan melalui intervensi kebijakan standardisasi terkait pelayanan rumah tangga termasuk yang berhubungan dengan penyediaaan Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 akomodasi serta makan-minum. Selain itu , juga perlu ditetapkan kurikulum sekolah kepariwisataan siap kerja sejak awal semester. Berbagai kemudahan fasilitas penunjang ekonomi perlu segera dieksekusi untuk sektor pariwisata seperti tax holiday dalam rangka investasi pada sektor pariwisata, fasilitas kredit ekspor untuk para pelaku pariwisata terkait ekspor jasa, serta tarif listrik energi yang dikhususkan saat di luar waktu beban puncak untuk para pelaku usaha pariwisata. Penguatan atraksi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dapat dilakukan melalui keanekaragaman jenis wisata seperti wisata budaya, pendidikan, olahraga, kesehatan, sejarah, dan lain lain. Diversifikasi atraksi wisata juga perlu dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus KEK/lokasi wisata. Dalam hubungannya dengan penguatan akses, hal yang perlu dilakukan adalah 1 Perbaikan keterhubungan antar moda transportasi dalam rangka mengimbangi pembangunan infrastruktur fisik; 2 Optimalisasi pamanfaatan teknologi informasi dalam rangka harmonisasi informasi agenda pariwisata di seluruh wilayah; serta 3 Mensinergikan kalender wisata dengan lebih baik. Penguatan demand side sebaiknya dilakukan melalui optimalisasi potensi wisatawan dalam negeri, kartu wisata untuk pelajar dan juga warga usia lanjut serta kartu diskon pariwisata untuk masyarakat umum. V. Kesimpulan Sebelum adanya pandemi, fokus pembangunan pariwisata pada upaya dukungan peningkatan penguatan destinasi pariwisata prioritas DPP dan revitalisasi Destinasi Bali dengan tujuan untuk menjaring devisa sebanyak-banyaknya melalui peningkatan mass tourism. Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi ruang gerak masyarakat dunia adalah bencana bagi sektor pariwisata, termasuk Indonesia. Pembangunan pariwisata dipaksa untuk beradaptasi dengan pandemi yang diterjemahkan pemerintah Indonesia dalam bentuk kebijakan new normal. Upaya saat ini tidak hanya terkait penanganan bencana, tetapi juga mengkaji ulang perencanaan nasional dan daerah untuk sektor pariwisata. Potret pariwisata saat ini digambarkan sebagai kondisi yang memerlukan penanganan khusus dan extra-ordinary. Pariwisata di Indonesia pada akhir 2020 diprediksi oleh berbagai ahli bahwa hanya akan mencapai 4-5 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Pasar wisatawan mancanegara diperkirakan baru akan kembali normal secara bertahap mulai 2021, dan kembali normal di tahun 2023. Sebenarnya sejak bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan stimulus ekonomi untuk menciptakan stabilitas pada beberapa sektor dalam perekonomian negara selama masa pandemi Covid-19, namun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Tulisan ini memberikan usulan kebijakan khusus pada sektor pariwisata, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Usulan ini didasarkan pada tinjauan pustaka tentang potret pariwisata sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, termasuk tidak efektifnya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Hasil analisis merekomendasikan bahwa kaji ulang perencanaan pembangunan pariwisata ditekankan Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 pada stimulus umum, stimulus UMKM Micro, Small and Medium Enterprises, penataan paket akomodasi, transportasi dan akses, stimulus perpajakan, bimbingan teknis, penguatan diversifikasi wisata, serta penguatan demand dan supply side pariwisata. Pemerintah perlu meningkatkan strategi kolaborasi Penthahelik yang lebih optimal dalam penanganan Covid-19 yang mencakup Academic, Bussiness, Government, Community/Customer, dan Media Daftar Pustaka Smith, Adam. 1776. “An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth of Nations” dalam Mark Skusen 2005; Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern. Jakarta Prenada. Becker, E. 2020. How Hard Will the Coronavirus Hit The Travel Industry?. Dipublikasikan pada 2 April 2020, diunduh dari BPS. 2020a. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Agustus 2020. Jakarta Badan Pusat Statistik BPS. 2020b. Sosial Demografi Dampak Covid-19. Jakarta Badan Pusat Statistik Calderwood, & Soshkin, M. 2019. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. ISBN-13 978-2-940631-01-8. Geneva World Economic Forum’s Platform for Shaping the Future of Mobility CEIC.2020. Indonesia Premium Database. Diunduh 15 September 2020 dari website IMF. 2020. World Economic Outlook Database April 2020. Washington International Monetary Fund IMF Kementerian Keuangan. 2020. Pemerintah Komunikasikan Kebijakan Fiskal Paket Wisata untuk Antisipasi Dampak Negatif Virus Corona. Diunduh 23 Agustus 2020, dari website Keynes, J. M. 2018. E-Book The General Theory of Employment, Interest, and Money. Publisher Palgrave Macmillan. doi . Kim, J., Lee, & Mjelde, J. W. 2016. Impact of Economic Policy on International Tourism Demand The Case of Abenomics. Current Issues in Tourism, 1–18. doi Kiswantoro, A., Rohman, H., & Susanto, 2020. Penyaluran Alat Pencegahan dan Sosialisasi Protokoler Kesehatan untuk Pelayanan Kunjungan Wisatawan dalam Menghadapi New Normal Pasca Pandemi Covid-19. Jurnal Abdimas Pariwisata, 12, 38-51. DOI Lew, A. A. 2014. Scale, Change and Resilience in Community Tourism Planning. Tourism Geographies, 161, 14–22. Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, dan Adhitya Kusuma Ardana Majalah Media Perencana Vol1No1/2020 Mankiw, N. G. 2013. Macroeconomics Eight Edition. New York US Worth Publisher, Harvard University. Mankiw, N. G. 2009. Macroeconomics Seventh Edition. New York US Worth Publisher, Harvard University. Mathieson, A & Wall, G. 1982. Tourism Economy Physical and Social Impact. New York. Longman Group Mishkin, 2010. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets 9th. New Jersey Pearson Paper Indonesia. 2020. Atasi Dampak Corona, Pemerintah Terapkan Kebijakan Fiskal. Retrieved August 23st, 2020, from Salvatore, D. 1996. Ekonomi Internasional International Economic. Jakarta Erlangga. Sambodo, 2020. Pariwisata dan Adaptasi Tatanan Baru Paparan Bappenas. Disampaikan dalam Webinar Genpinas. 19 Juni 2020. Setiawan, Heru. 2018. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Kinerja Makroekonomi Indonesia. Jurnal Ekonomi Terapan. Desember 2018; 032 23-43 ISSN 2541-1470 Sugihamretha, 2020. Respon Kebijakan Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. The Indonesian Journal of Development Planning, 42, 191-206. Surjaningsih N, Utari, & Trisnanto, B. 2012. Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Output dan Inflasi. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia Todaro, & Smith, 2006. Pembangunan Ekonomi Edisi ke-9 Economic Development 9th Edition. Jakarta Erlangga UNWTO. 2020. UNWTO Report 2020. Dikutip dari pada tanggal 14 September 2020 Pkl. ... Keywords Evaluation; Policy; Regional Incentive Fund; Regional Development Awards PENDAHULUAN Pemerintah pusat menganggarkan dana transfer ke daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah, otonomi desa, dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, Sari & Wikarya, 2021;Pambudi et al., 2020. Salah satu bentuk dana ini adalah Dana Insentif Daerah DID. ...... . Tata kelola DID menjadi perhatian Pandemi COVID-19 memengaruhi segala aspek kebijakan pemerintah pada tahun 2020Pambudi et al., 2020. Sejak terjadinya pandemi COVID-19, pemerintah telah melakukan refocusing anggaran pada beberapa sektor termasuk diantaranya dana transfer dari kelompok DID. ... Andi Setyo PambudiDuring the COVID-19 Pandemic, transfer funds were significant in helping the regions respond to the situation. The use of transfer funds, especially the Regional Incentive Fund RIF, is interesting to study, considering that regions applied creativity at the beginning of the COVID-19 pandemic in various ways. This study aims to obtain information on different regional reactions to the utilization of the RIF budget in the early period of the COVID-19 pandemic, to find out the development problems funded by the RIF from the regions with the best Regional Development Awards RDA, and to obtain input for more adaptive RIF planning. The research method used is descriptive quantitative with data collection techniques through focus group discussions FGDs with participants from each of the three Provincial, City, and Regency Development Planning Agencies that won the Regional Development Award/RDA in 2020. The analysis used a combination of literature. The results showed that RIF in the early period of the COVID-19 pandemic provided significant benefits for the regions in policies that adapted to the local situation of development in the health sector and economic recovery. Furthermore, this research find that the field implementation of RIF had not been comprehensively successful in promoting regional independence in general, the regions late received information on the budget ceiling, and the diverse regional characteristics and the availability of resources are fundamental factors in achieving quality spending.... Pariwisata ini berpotensi dalam meningkatkan pemasukan sumber devisa negara sehingga seringkali diprioritaskan dalam pembangunan perekonomian. Melalui publikasi PDB Maritim Indonesia 2021, tahun 2019 merupakan puncak tertinggi kontribusi pariwisata terhadap ekonomi nasional yang mencapai 4,7% dengan jumlah kedatangan para wisatawan mancanegara sebanyak 16,1 juta orang Pambudi et al., 2020. Demi menunjang perkembangan pariwisata nasional, kuncinya terletak pada kualitas lingkungan yang tetap terjaga. ...Dina AnjelinaThe identity of Indonesia as a maritime country can’t be separated from maritime history and geographical conditions with the vast sea area it has. The community's economic activities are also dependent on Indonesia's maritime potential, both in terms of natural resource management as well as marine industry and services. So, to optimize the pace of the national maritime economy, it’s very necessary to have consistent evaluation, strategy, and anticipation by the government in each region of Indonesia. Therefore, the author wants to analyze how big the government's role is in utilizing Indonesia's maritime potential, specifically fishery resources in Bima City, West Nusa Tenggara Province. The results of the analysis show that the Bima City government has basically made maximum efforts in developing its fishery resources, but has not yet achieved the strategic goals as written in the Bima City Marine and Fisheries Service Strategic Plan for 2018-2023.... According to Pambudi et al., 2020 and Anggarini 2021, One of the sectors most affected by this pandemic is the tourism, restaurant and hotel sector. The impact of the policies applied to the company is a decrease in the number of visitors. ...This study aims to determine the performance and risks of tourism, restaurant and hotel companies during and before the covid 19 pandemic. This study uses four proxies to measure the company's performance, namely Return on Assets ROA, Return on Equity ROE, Tobins Q and Net Profit. Margin NPM and use two proxies to measure company risk, namely the standard deviation of Return on Assets SDROA and the standard deviation of Return on Equity SDROE. The population in this study are tourism, restaurant and hotel companies for the period 2019-2020. The sampling technique used is purposive sampling technique based on certain criteria. The number of samples in this study were 15 companies with 120 observations. The data analysis technique used is to perform different tests before the pandemic and during the COVID-19 pandemic. The results showed that there were significant differences in the performance and risk of tourism, restaurant and hotel companies before the pandemic and during the pandemic.... Teori fiscal federalism menyatakan bahwa pada prinsipnya adalah percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilakukan melalui desentralisasi fiskal termasuk upaya perkuatan insentif fiskal menuju peningkatan kesejahteraan rakyat Shah, 1994. Pandemi COVID-19 mempengaruhi segala aspek kebijakan pemerintah sejak tahun 2020 Pambudi et al., 2020. Sejak terjadinya pandemi COVID-19, Pemerintah telah melakukan refocusing anggaran pada beberapa sektor termasuk diantaranya dana transfer dari kelompok Dana Insentif Daerah. ... Andi Setyo PambudiGrace Second Lady ManaluDeniInequality of regional development related to fiscal disparity has been a problem until now. The fiscal decentralization development is not only related to the fund's transfer to regional governments but also attention to creating positive impacts on the quality of public services improvement and regional economic growth. At the provincial level, the Regional Incentive Funds is one of the sources of regional development funding and as a measure of regional quality because to obtain it requires competition. One of the competitions that become the basis for calculating the allocation of Regional Incentive Funds is the Regional Development Award organized by the Ministry of National Development Planning/Bappenas. The evaluation related to Regional Incentive Funds aims to assess the realization quality and effectiveness of Regional Incentive Funds utilization in 2021 by the best provinces in Regional Development Awards 2020, which become interesting to review to strengthen cooperation between the central and regional governments and increase these funds utilization in the regions. This study uses a quantitative descriptive method approach from the google form questionnaire and Zoom application as a limited verification of Regional Incentive Funds recipients in 2021, especially the top 3 best provinces in Regional Development Awards 2020, to see field implementation related to policy changes that affect the Regional Incentive Funds implementation during the COVID-19 Pandemic in the context of ongoing evaluation. The analysis results show that although the realization in the 3 three provinces is considered good, the Regional Incentive Funds utilization is not well planned when compared to other transfer funds, such as the Special Allocation Fund DAK, whose planning, implementation, and evaluation processes are carried out more tiered and use a more established system.... orang merupakan suatu effort dari pengembangan sektor pariwisata BPS, 2019; BPS Kalimantan Timur, 2019. Dengan adanya skema pengembangan medical tourism di wilayah Kalimantan timur, maka akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan pariwisata di wilayah tersebut, selain dengan meningkatnya jumlah wisatawan, perekonomian lainnya juga akan terangkat seperti halnya Tingkat Hunian Kamar di berbagai jenis Hotel, objek wisata, ekonomi kreatif setempat, jasa transportasi Pambudi et al., 2020, serta pemanfaatan fasilitas Kesehatan di berbagai rumah sakit serta jasa tenaga medis dan layanan Kesehatan lainnya. Hal lainnya yang berdampak adalah PDRB Kalimantan Timur akan tumbuh positif dari tahun-tahun sebelumnya yang semula 176 juta rupiah pada tahun 2019, dan pada tahun 2022 akan melanjutkan tren pertumbuhan positif yang akan diperkirakan pada rentang 2,15% -2,55% yoy Bank Indonesia, 2022. ... Mahardhika BerliandaldoRahmat Aminullah MuhadliTren pertumbuhan medical tourism secara global akan terus meningkat setiap tahunnya, dan Indonesia akan menjadi salah satu pemain di sektor tersebut dengan menawarkan potensi wisata yang dimiliki. Salah satu yang memiliki potensi pengembangan medical tourism adalah Kalimantan Timur yang juga merupakan salah satu wilayah dalam pembangunan IKN Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mengelaborasi potensi pengembangan medical tourism, Implikasi pengembangan medical tourism, dan menerapkan Blue Ocean Strategy dalam pengembangan medical tourism di Kalimantan Timur. Metode yang digunakan adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan Blue Ocean Strategy Analysis. Penulis menemukan bahwa Kalimantan Timur merupakan kategori Provinsi yang memiliki high potential dalam pengembangan medical tourism serta berpotensi dalam meningkatkan sektor pariwisata yang dapat menunjang Peningkatan Layanan Kesehatan. Pengembangan medical tourism tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB dengan melaksanakan kolaborasi antar stakeholder berbasis model penta helix. Berdasarkan hasil analisis Blue Ocean Strategy terdapat prioritas strategi yang meliputi Pembangunan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas dan amenitas, Penggantian dan Penambahan Peralatan Medis yang High Technology, Peningkatan standarisasi internasional untuk rumah sakit dan sertifikasi laboratorium, peningkatan daya saing produk medical tourism melalui promosi yang terintegrasi, serta optimalisasi pemberdayaan masyarakat. Saran atas hasil analisis Blue Ocean Strategy dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan daya saing program medical tourism dengan berbagai stakeholders dalam mengkombinasikan Pelayanan hospitality, Perawatan medis, dan paket perjalanan wisata dalam satu konsep yang terintegrasi.... However, the stimulus policy to increase tourist visits did not have a significant impact because the policy was set at the end of February 2020, just before the Covid-19 pandemic entered Indonesia. During the Covid-19 pandemic, there were concerns in traveling both domestic and foreign tourists so that the use of this stimulus did not go well Pambudi & Masteriarsa, 2020. ...Erna WijayantiSugeng SantosoThe research used in this research is Mixed Methods, descriptive research with qualitative and quantitative approaches. In the first stage, qualitative analysis was carried out with discussion and observation survey to the location directly. The key informants in this study were Magelang Regency Officials from the Tourism and Culture Office, and the Bappeda for the Management of DPSP Borobudur Culinary Business Actors at DPSP Borobudur. While the supporting informants are the Association of Culinary Actors, Association of Tourism Actors, Communities, Academics and the Ministry of Tourism and Creative Economy. The quantitative approach is carried out using the SEM method using 3 variables that will be the reference in the research, namely CHSE, recovery strategy, and information design. The tourism recovery strategy through the implementation of CHSE carried out in the management of the Borobudur DPSP destination includes obtaining CHSE certification, disciplining the application of health protocols, informing health services, checking body temperature, providing hand washing facilities, cleaning tourist transportation modes, checking tourist vaccination status. The recovery strategy for culinary business actors in the Borobudur DPSP area through the implementation of CHSE carried out such as obtaining CHSE certification, providing hand washing facilities, cleaning tables and chairs, making sales with the buffet concept. Information system design in an effort to restore the management of tourist destinations and culinary businesses of the Borobudur Temple DPSP in the form of an information system design so that it is known the CHSE indicators that are applied and their direct influence on policies implemented by the central government and local governments on the CHSE protocol implemented by intermediaries, destination managers tourism, and culinary entrepreneurs.... Pandemi tidak akan bertahan bertahuntahun di Indonesia. Melalui peran aktif seluruh warga negara, penurunan jumlah kasus Covid-19, seharusnya dapat lebih cepat dari perkiraan tersebut Pambudi, 2020. Namun, hal ini tetap dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya menekan penyebarannya Mulyana, 2020. ...Ikang MurapiOki AstariniMuliani MulianiWabah Covid-19 yang telah menginfeksi hampir seluruh belahan dunia berdampak pada semua dimensi, baik itu sosial, politik maupun ekonomi. Dampaknya sangat dirasakan khususnya sektor pariwisata, karena sektor tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB, oleh karena itu perlu ada strategi khusus dalam pemulihan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keadaan ekonomi Provinsi NTB akibat pandemi, strategi pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan teknik analisis isi dan studi pustaka terkait sector pariwisata sebagai strategi pemulihan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian ini, potensi industry pariwisata Nusa Tenggara Barat untuk bisa bangkit kembali akibat pandemi ini adalah dengan mengambil kebijakan yang mengarah pada penggunaan sistem teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Pemafaatan teknologi harus meningkat, semua memakai online, dan serba virtual. Di sisi lain, perilaku masyarakat harus mau berubah menuju social safety net, kesadaran pengelola dan pengunjung dalam berinteraksi, sanitasi, kesehatan dan kebersihan, kenyamanan dan keamanan menjadi prioritas dalam menyambut dibukanya kembali pariwisata dengan protocol kesehatan.... Beberapa penelitian terkait strategi pemulihan pariwisata yang dilakukan oleh negara-negara yang pariwisata lebih maju dibandingkan Indonesia maupun daerah seperti Bali yang begitu terpukul dengan adanya Covid, namun berhasil bangkit dari keterpurukan dan berhasil mendapat kepercayaan dari wisatawan melalui promosi tempat liburan terbaru, perbaikan akses, tempat meeting yang lebih baik. kaji ulang perencanaan pembangunan pariwisata ditekankan pada stimulus umum, stimulus UMKM, penataan paket akomodasi, transportasi dan akses, stimulus perpajakan, bimbingan teknis, penguatan diversifikasi wisata, serta penguatan demand dan supply side pariwisata Trimurti & Utama, 2020;Khan & Hashim, 2020;Pambudi et al., 2020;Rachmawati & Alhazami, 2022. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional PEN pada sektor pariwisata. ...Riswan HidayatNoor RahminiThis study aims to determine the state of Kalsel tourism during covid-19 and the strategic plan of the Kalsel Tourism Office in recovering the tourism industry, identify the driving and inhibiting factors in the tourism recovery process, and determine the right strategy for recovery. Researchers used descriptive methods and swot analysis using eight respondents. The results of the study show that covid-19 has an impact on the tourism sector, but in the first quarter of 2020, there was a teacher haul event attended by millions of people, and the realization of visits reached 100%. The tourism Office carries out several strategies by promoting tourism, conducting events with health protocols, and providing support to destinations, industries, and tourism actors. In addition, the CHSE program is also implemented. The strategy obtained from identifying the driving and inhibiting factors is to maximize your funds for health protocols and conduct events with standardized health protocols.... Pandemic Covid-19 not only strike on tourism sector in Indonesia, but also happen in global scale, where in every parts of the world, there are significant drop in the flight, hospitality, ground and sea transportation service. Besides that, the sectors that directly connected with tourism will be affected by Covid 19 pandemic, like processing industry, transportation, accommodation providers also large scale merchants and also retails Pambudi et al., 2020. ...Candraning Koes PrimastahtaCakry Lientang WidyaninggarLa ManiThe COVID-19 pandemic directly provided a huge answer to leaders. Therefore, all countries and their respective countries must have various competent policies or strategies to overcome the impact of the COVID-19 pandemic, and of course these policies or strategies are implemented and adapted to developing conditions, one of which is Virtual Tourism innovation. A tourist activity that can be enjoyed anywhere and anytime, because it only requires an internet network, social media platforms and gadgets. With the emergence of this innovation, it is hoped that it can maintain tourism and reduce the impact of the COVID-19 pandemic because it can be enjoyed at home. The purpose of the study was to determine the implementation of Government Policies in 5 Super Priority Destinations Lake Toba, Labuan Bajo, Borobudur, Mandalika and Likupang through social media YouTube with a comparative case study of promotions conducted at Wishnutama and Sandiaga's tenure. Quantitative descriptive research method using YouTube videos collected since January 1st. 2020 to February 4, 2022. The number of samples used is 65 videos that meet the requirements of 5 Super Priority Destinations. The testing tool used is Nvivo 12 Pro with several stages of Node creation to a total comparison of the subject and object of research. The result of this study is that Sandiaga is more communicative in promoting 5 Super Priority Destinations with various new programs such as video content created and consistent upload schedules. Both Wishnutama and Sandiaga have the same significant focus on the Lake Toba destination. The messages included in the uploaded YouTube videos are dominated by Communication Policy messages as well as informative messages from each destination. In addition, to support the two messages also use Advertising, Persuasive and Educational messages. Keywords content analysis; communication policy; 5 super priority destinations; tourism promotion; study examines the support of the government, the community, and the private sector in advancing the tourism sector in Gowa district. The abundant natural potential in Gowa Regency makes it difficult for the government to manage itself with its limitations. Support from other parties in tourism management is not only in the form of financial assistance. The involvement of other parties in managing and creating innovations that have a positive impact not only on improving the regional economy but on improving people's welfare. Through unstructured interviews and observations, as well as literature studies, which were then analyzed using the Interactive Model Analysis, the results showed that the government in developing the tourism sector acted as a motivator and facilitator. The involvement of the tourism sector contributes to the thought of developing a more modern tourism sector. Artificial tourist destinations developed by the private sector by maintaining natural beauty, make the tourist area in Malino Village a leading destination in Gowa Regency. This study also shows that the community provides support to tourism development by participating in managing and maintaining existing facilities and infrastructure. In addition, smart people see opportunities, turning their private homes into lodgings for tourists at lower prices. Heru SetiawanPenelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dampak kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto PDB, inflasi dan tingkat suku bunga menggunakan model Structural Vector Autoregression SVAR dengan periode observasi 20011 sampai dengan 20173. Penelitian ini menggunakan metodologi Blanchard dan Perotti 2002 untuk mengidentifikasi structural shocks dan menganalisis mekanisme transmisi dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap aktivitas ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif melalui kenaikan belanja pemerintah memberikan dampak positif terhadap PDB dan memicu terjadinya kenaikan inflasi serta tingkat suku bunga. Shock pada penerimaan pajak kebijakan fiskal kontraktif berdampak negatif terhadap output tetapi dampak tersebut berubah positif setelah satu tahun. Shock pada tingkat suku bunga diikuti dengan menurunnya tingkat inflasi sesuai dengan kaidah Taylor Rule. Secara umum, kebijakan fiskal di Indonesia belum mampu menstimulasi output dalam jangka pendek dengan cepat dan justru memberi tekanan pada kenaikan inflasi dan tingkat suku bunga nominal. Alan LewResilience planning has emerged in recent years as an alternative to the sustainable development paradigm to provide new perspectives on community development and socio-ecological adjustments to a rapidly changing world. Tourism scholars have been somewhat slow to adopt the recent conceptual ideas related to community resilience that have been published in other disciplinary areas, though this situation is also changing rapidly. While most resilience research focuses on major disasters and crises, new frameworks that encompass slow change variables provide a more comprehensive view on resilience. A model for tourism resilience considers this rate of change transitioning from slow to fast, and the scale of tourism interest scaling from that of the entrepreneur to those that are community-wide. The resulting 2 × 2 matrix presents four contexts with distinct resilience issues, methodologies and measurements, ranging from entrepreneurs managing daily maintenance needs, to community disaster readiness, response and Maynard KeynesThis book was originally published by Macmillan in 1936. It was voted the top Academic Book that Shaped Modern Britain by Academic Book Week UK in 2017, and in 2011 was placed on Time Magazine's top 100 non-fiction books written in English since 1923. Reissued with a fresh Introduction by the Nobel-prize winner Paul Krugman and a new Afterword by Keynes’ biographer Robert Skidelsky, this important work is made available to a new generation. The General Theory of Employment, Interest and Money transformed economics and changed the face of modern macroeconomics. Keynes’ argument is based on the idea that the level of employment is not determined by the price of labour, but by the spending of money. It gave way to an entirely new approach where employment, inflation and the market economy are concerned. Highly provocative at its time of publication, this book and Keynes’ theories continue to remain the subject of much support and praise, criticism and debate. Economists at any stage in their career will enjoy revisiting this treatise and observing the relevance of Keynes’ work in today’s contemporary the 2008 global financial crisis and resulting recession, many countries have been following unconventional monetary policies. Little information is known on how these policies may influence tourism demand. This study starts to fill this gap by investigating the impact of the Japanese economic policy known as Abenomics on South Koreans’ travel to Japan, the largest inbound market for Japan. Per capita gross domestic product, relative prices, and exchange rates are significant determinants of Japanese inbound tourism. As these variables have been influenced by Abenomics, one can infer that Abenomics is associated with a significant increase in tourist arrivals from South Korea. Findings highlight the importance of government economic policy in stimulating international tourism demand through its impact on the Hard Will the Coronavirus Hit The Travel IndustryE BeckerBecker, E. 2020. How Hard Will the Coronavirus Hit The Travel Industry?. Dipublikasikan pada 2 April 2020, diunduh dari 978-2-940631-01-8. Geneva World Economic Forum's Platform for Shaping the Future of Mobility CEICBpsBPS. 2020a. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Agustus 2020. Jakarta Badan Pusat Statistik BPS. 2020b. Sosial Demografi Dampak Covid-19. Jakarta Badan Pusat Statistik Calderwood, & Soshkin, M. 2019. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. ISBN-13 978-2-940631-01-8. Geneva World Economic Forum's Platform for Shaping the Future of Mobility CEIC.2020. Indonesia Premium Database. Diunduh 15 September 2020 dari website Economic Outlook DatabaseImfIMF. 2020. World Economic Outlook Database April 2020. Washington International Monetary Fund IMFPemerintah Komunikasikan Kebijakan Fiskal Paket Wisata untuk Antisipasi Dampak Negatif Virus CoronaKementerian KeuanganKementerian Keuangan. 2020. Pemerintah Komunikasikan Kebijakan Fiskal Paket Wisata untuk Antisipasi Dampak Negatif Virus Corona. Diunduh 23 Agustus 2020, dari website Alat Pencegahan dan Sosialisasi Protokoler Kesehatan untuk Pelayanan Kunjungan Wisatawan dalam Menghadapi New Normal Pasca Pandemi Covid-19A KiswantoroH RohmanD R SusantoKiswantoro, A., Rohman, H., & Susanto, 2020. Penyaluran Alat Pencegahan dan Sosialisasi Protokoler Kesehatan untuk Pelayanan Kunjungan Wisatawan dalam Menghadapi New Normal Pasca Pandemi Covid-19. Jurnal Abdimas Pariwisata, 12, 38-51. DOI

Konsekuensinya mengimbau agar pemerintah Indonesia menambah indikator lebih dari sekadar jumlah kedatangan wisman dan jumlah perjalanan wisdom. Pengembangan pariwisata tidak hanya 'di' Indonesia, tetapi 'untuk' Indonesia," jelasnya. Selanjutnya ia mengungkapkan bahwa selama ini orientasi pembangunan pariwisata adalah pertumbuhan dan ekonomi. Padahal, lanjutnya, pariwisata berkelanjutan bukan merupakan tujuan tetapi kendaraan mencapai kesejahteraan.

jelaskan berbagai indikator keberhasilan pembangunan pariwisata di indonesia